KUNINGAN — Ratusan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang menggelar aksi penolakan pengembangan energi panas bumi (geothermal) menduduki area Pendopo Bupati Kuningan, Senin (5/10/2026). Situasi sempat memanas akibat aksi dorong antara massa dengan petugas pengamanan di pintu masuk.
Aksi yang mengusung tema “Tolak Geothermal, Lindungi Ciremai” tersebut bermula damai sejak pukul 12.00 WIB. Namun demikian, barikade penjagaan akhirnya jebol setelah pengunjuk rasa mendesak ingin menemui Bupati secara langsung.
Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Jalan Cipasung-Subang, Ratusan Liter Minyak Goreng Tumpah ke Jalan
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani akhirnya menemui massa untuk berdialog. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama juga hadir di lokasi guna memastikan proses penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Dalam dialog terbuka tersebut, Bupati Dian menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara aktivis lingkungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya menekankan pentingnya keterbukaan kajian ilmiah sebelum mengambil keputusan strategis.
”Harus ada kajian publik yang transparan. Rekan-rekan aktivis dan masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai kajian geologi, dokumen AMDAL, hingga potensi risiko ekologis,” ujar Dian Rachmat Yanuar, Senin (5/10/2026).
Dalam unjuk rasa tersebut, massa melayangkan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Selain menolak proyek geothermal, mereka mendesak Kementerian ESDM untuk menghentikan seluruh proses lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai.
Massa juga menuntut penindakan tegas terhadap tambang ilegal serta meminta pelibatan masyarakat secara demokratis dalam setiap kebijakan lingkungan. Pemerintah Daerah dan DPRD Kuningan didesak bersikap tegas demi melindungi kelestarian ekosistem Ciremai.(ale)
