KUNINGAN – Sebanyak 3.247 pekerja rentan di Kabupaten Kuningan, termasuk petani tembakau dan cengkeh, kini resmi mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, di Aula Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Rabu (15/10).
Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi jaminan sosial.
“Dengan perlindungan ini, para pekerja bisa bekerja dengan lebih tenang dan produktif, karena tahu keluarganya pun mendapat jaminan,” ujar Bupati Dian.
Ia menambahkan, Pemkab Kuningan akan terus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat rentan lainnya. Melalui program ini, peserta berhak atas dua manfaat utama: JKK, yang menanggung biaya pengobatan dan pemulihan akibat kecelakaan kerja, serta JKM, yang memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia, termasuk beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP, M.Si, menjelaskan bahwa Pemkab Kuningan mengalokasikan Rp218,19 juta dari DBHCHT 2025 untuk membiayai iuran JKK dan JKM bagi para pekerja rentan.
“Peserta program tersebar di 10 kecamatan dan 83 desa, mulai dari Jalaksana hingga Cigugur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Ahmad Faisal Santoso, mengapresiasi langkah Pemkab Kuningan yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional.
“Ini wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja informal seperti petani, pedagang kecil, dan buruh tani,” katanya.
Salah satu penerima manfaat, Romli, pedagang cilok asal Desa Ciniru, mengaku bersyukur dengan adanya program ini. “Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada jaminan kalau terjadi sesuatu,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Emo, petani cengkeh asal Jalaksana. “Kalau ada kecelakaan di kebun, kami sudah merasa lebih aman karena ada jaminan,” ujarnya.
Program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja rentan melalui pemanfaatan optimal dana cukai hasil tembakau, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat bawah.
