Kategori: Pemerintahan

  • Terancam Sanksi Disiplin Berat, ASN Kuningan Terindikasi Judi Online Bakal Diverifikasi

    Terancam Sanksi Disiplin Berat, ASN Kuningan Terindikasi Judi Online Bakal Diverifikasi

    KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta para pegawai negeri di lingkungan Pemkab Kuningan untuk menjauhi praktik judi online. Sebab, aktivitas ilegal tersebut dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, hingga integritas instansi.

    ​Hal itu disampaikan Bupati Dian saat membuka Sosialisasi Pencegahan Judi Online di Aula BJB Cabang Kuningan, Selasa (11/8/2026). Oleh karena itu, kegiatan bentukan BKPSDM ini menjadi langkah preventif yang sangat krusial

    Baca selengkapnya: Motif Kesal , Terduga Anak Kandung Tega Habisi Ibu di Wanasaraya

    ​Bupati Dian menilai judi online telah bergeser dari isu kriminal biasa menjadi ancaman sosial dan ekonomi. Bahkan, dampaknya bisa memicu keretakan rumah tangga, utang menumpuk, hingga perbuatan kriminal.

    ​”Tidak ada orang yang kaya karena judi. Namun, yang ada justru kesusahan hidup yang berlarut-larut,” tegas Dian, Selasa (11/8/2026).

    ​Selanjutnya, Sekda Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., meminta para kepala dinas dan camat untuk memperketat pengawasan. Ia mengimbau para pejabat pembina agar tidak bersikap masa bodoh terhadap perilaku anak buahnya.

    ​”Jangan segan-segan dan jangan cuek. Para pimpinan unit kerja harus meningkatkan kewaspadaan sejak sekarang,” kata Sekda Uu Kusmana.

    ​Ia menambahkan bahwa keterjeratan judi online dapat merembet pada persoalan utang hingga mengganggu kinerja instansi. Oleh sebab itu, ia mendorong pembinaan mental dan edukasi berkelanjutan di setiap dinas.

    ​Bupati membeberkan adanya temuan analisis transaksi keuangan terkait indikasi ASN Kuningan yang terlibat judi online. Selain itu, ia memerintahkan BKPSDM untuk memverifikasi data tersebut secara cermat.

    ​Jika terbukti melanggar aturan, pemerintah daerah bakal menjatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, menegaskan komitmennya untuk membina moralitas para pegawai.

    ​Narasumber dari OJK Cirebon, Agus Muntholib, turut memaparkan bahaya algoritma judol yang telah merancang jebakan bagi korban. With ini, Pemkab Kuningan berharap seluruh aparatur negara bisa menjaga amanah profesi dan terhindar dari lingkaran judi online.(ale)

  • Soroti BUMD Jabar, KDM: “Enak betul dapat uang tanpa kerja!”

    Soroti BUMD Jabar, KDM: “Enak betul dapat uang tanpa kerja!”

     BANDUNG, KUNINGANID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. Ia menilai beberapa BUMD selama bertahun-tahun menikmati aliran dana APBD dalam jumlah besar tanpa melakukan pekerjaan nyata.

    Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tegas tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Rabu (5/8/2026).

    Baca juga: Antisipasi Kebakaran Hutan, Pemkab dan Polres Kuningan Siagakan Pasukan

    “Artinya ada sebuah BUMD yang bertahun-tahun di Jawa Barat menikmati uang dengan mudah tanpa bekerja. Lima persen dari Rp119 miliar itu menjadi uang yang diterima BUMD, ditambah keuntungan lainnya. Saya lihat ini sesuatu yang bodoh yang dilakukan secara terus-menerus,” kata Dedi.

    Kritik Dedi menyasar pada praktik BUMD PT Jasa Sarana dalam skema pengelolaan bus TransJabar. BUMD ini mengantongi fee 5 persen serta biaya operasional tambahan dari pemerintah daerah, padahal pihak lain yang menjalankan langsung operasional bus tersebut.

    “Enak betul jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh Rp10 miliar tanpa harus bekerja dan tanpa harus melalui pemilu. Kita anggota DPRD harus ikut pemilu dulu. Ini cukup jadi komisaris atau direktur dapat uang saku, sah mengikat tanpa pernah di curigai siapa pun,” ujar Dedi.

    Untuk merespons fenomena BUMD yang membebani keuangan daerah ini, Pemprov Jawa Barat merombak total skema pengadaan layanan transportasi publik. Dinas Perhubungan kini menjalin kerja sama langsung dengan operator Damri dan Bluebird tanpa melalui perantara BUMD. Langkah ini memotong rantai fee perantara dan langsung menghemat anggaran daerah hingga Rp10 miliar per tahun.

    Baca juga: Tak Mampu Beli Seragam SMK, Siswi Asal Cibeureum Dapat Bantuan Baznas Kuningan

    Selain itu, Gubernur juga menghentikan praktik sewa mobil listrik BUMD MUJ senilai Rp11 miliar per tahun. Dedi Mulyadi juga menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan BUMD menyetorkan 90 persen laba bersih langsung ke kas daerah agar pengurus tidak memarkir modal atau menggunakannya untuk investasi berisiko tinggi.

  • Pastikan Tepat Sasaran, HRA Tinjau Ribuan Sambungan Listrik Gratis di Kuningan

    Pastikan Tepat Sasaran, HRA Tinjau Ribuan Sambungan Listrik Gratis di Kuningan

    KUNINGAN – Warga Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, kini resmi menikmati aliran listrik cuma-cuma. Hal ini terjadi setelah Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Partai Gerindra, H Rokhmat Ardiyan (HRA), sukses memperluas cakupan manfaat program aspirasinya.

    ​HRA mendatangi langsung rumah Irfan, salah seorang penerima manfaat di Kelurahan Cigadung, pada Kamis (30/7/2026). Langkah peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan warga sudah bisa memanfaatkan bantuan infrastruktur energi tersebut dengan baik dan aman.

    Baca juga: Bikin Bising Jalanan, 67 Pelanggar Knalpot Brong Terjaring Razia Satlantas Polres Kuningan

    ​Menurut HRA, program ini menjadi bagian penting dari komitmen besar pemerintah pusat dalam memeratakan akses energi yang layak. Oleh karena itu, setiap keluarga kurang mampu berhak mendapat fasilitas ini tanpa perlu mencemaskan beban biaya pemasangan baru.

    ​”Cigadung ini padat, jumlah penduduknya lebih dari 7.000 jiwa. Selanjutnya, melalui aspirasi bersama pemerintahan Pak Prabowo, kami sudah menyalurkan sekitar 3.500 sambungan listrik gratis di Kuningan tanpa pungutan biaya,” ujar HRA, Kamis (30/7/2026).

    ​HRA menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan amanah mutlak bagi setiap wakil rakyat di parlemen. Oleh sebab itu, ia berkomitmen penuh mengawal jalannya program ini agar terhindar dari praktik pungli di lapangan.

    ​”Kami ingin memastikan masyarakat yang berhak menerima langsung program pemerintah ini, tanpa ada potongan sedikit pun,” tegas CEO Puspita Cipta Group tersebut.

    ​Selain itu, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X ini juga mengajak seluruh elemen warga untuk menyukseskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya. Dengan demikian, perbaikan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas infrastruktur.

    ​Penerima manfaat, Irfan, mengaku sangat bahagia karena huniannya kini tidak lagi gelap gulita saat malam hari. Bantuan ini terbukti membawa perubahan besar dalam mendukung aktivitas harian dan produktivitas keluarganya.

    ​”Alhamdulillah, sekarang rumah kami sudah terang. Kami berterima kasih kepada Bapak H Rokhmat Ardiyan yang telah memperjuangkan program ini,” tutur Irfan dengan penuh rasa syukur.(ale)

  • BPKAD Kuningan Bergerak Cepat, Temuan BPK Soal Aset Daerah Jadi Prioritas Penyelesaian

    BPKAD Kuningan Bergerak Cepat, Temuan BPK Soal Aset Daerah Jadi Prioritas Penyelesaian

    KUNINGANid – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Sosialisasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026 di Aula Bank BJB Kuningan, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola aset sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Sosialisasi diikuti Pengurus Barang dari 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Kuningan dengan fokus pada sinkronisasi database aset, penataan administrasi, serta pengamanan Barang Milik Daerah, khususnya aset berupa gedung dan bangunan.

    Ketua Panitia, Kepala Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Kuningan, Deni Purnama, SE., MM, menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah secara menyeluruh agar lebih tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.

    Sementara itu, kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kuningan John Raharja, S.IP., M.Si, sebelum secara resmi dibuka oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan, AKS., SE., M.Si., CFr.A., QRMP.

    Dalam arahannya, Deden menegaskan inventarisasi Barang Milik Daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

    “Keakuratan data Barang Milik Daerah merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan menjadi salah satu faktor kunci untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Deden.

    Menurutnya, pengelolaan aset yang baik akan memperkuat kualitas laporan keuangan daerah sekaligus meminimalisasi potensi permasalahan administrasi di masa mendatang.

    Baca juga: Bikin Bising Jalanan, 67 Pelanggar Knalpot Brong Terjaring Razia Satlantas Polres Kuningan

    Pada sesi pemaparan materi yang dipandu Kepala Bidang Aset bersama tim teknis, BPKAD menyampaikan sejumlah instruksi yang wajib segera ditindaklanjuti seluruh SKPD.

    Salah satunya adalah percepatan penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

    Selain itu, BPKAD meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan verifikasi terhadap aset Perumahan, Sarana dan Prasarana Umum (PSU). Dari total 33 perumahan yang telah melakukan Berita Acara Serah Terima (BAST), baru enam yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Sebanyak 27 perumahan lainnya masih memerlukan penyesuaian administrasi.

    Baca juga: Hadapi Tekanan Sosial hingga Ekonomi, Warga Mualaf di Kuningan Kini Dapat Angin Segar

    Dalam kesempatan tersebut, BPKAD juga menyoroti sejumlah aset yang masih bermasalah.

    Di antaranya penelusuran keberadaan 67 unit kendaraan bermotor dan beberapa bidang tanah yang belum diketahui lokasi maupun keberadaannya. Selain itu, terdapat 214 dokumen BPKB kendaraan yang masih dalam proses penelusuran.

    BPKAD menjelaskan kondisi tersebut sebagian besar disebabkan kelemahan administrasi yang terjadi selama bertahun-tahun, seperti perubahan nomor polisi kendaraan dari dua digit menjadi empat digit yang tidak terdokumentasi secara optimal, kendaraan berpelat nomor provinsi yang dokumennya masih berada di tingkat provinsi, hingga persoalan teknis administrasi lainnya.

    Seluruh SKPD diminta berkoordinasi dengan BPKAD agar proses penelusuran dapat segera diselesaikan.

    Tak hanya kendaraan, inventarisasi juga dilakukan terhadap aset tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat tiga bidang tanah senilai sekitar Rp1,596 miliar yang sertifikat kepemilikannya belum diketahui keberadaan fisiknya.

    Ketiga aset tersebut meliputi tanah sawah di Desa Cibulan dan tanah darat di Kelurahan Winduherang.

    Meski demikian, BPKAD memastikan dokumen digital maupun salinan sertifikat masih tersedia dan aset tersebut aman serta tidak dalam sengketa.

    Saat ini BPKAD tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuningan untuk proses penerbitan sertifikat yang hilang.

    Baca juga: Bakal Kick-Off Akhir Pekan Ini, Simak Rangkaian Agenda Seru Pembukaan Bupati Cup Kuningan

    Dalam sosialisasi tersebut, BPKAD juga menginstruksikan seluruh SKPD untuk:

    • Menyelesaikan Laporan BMD Semester I beserta laporan keuangan dan neraca aset tepat waktu.
    • Melakukan pencatatan aset secara rinci sesuai spesifikasi, merek, dan nomor seri.
    • Mempercepat sertifikasi tanah pemerintah daerah, termasuk jalan dan tanah desa yang belum memiliki sertifikat.
    • Memastikan klasifikasi belanja hibah dilakukan secara tepat sejak tahap perencanaan.
    • Menyelesaikan administrasi serah terima ruas jalan melalui dokumen NPHD dan BAST.

    Kepala Bidang Aset juga mengingatkan pentingnya peran pengurus barang sebagai ujung tombak dalam menjaga kekayaan daerah agar seluruh aset pemerintah dapat tercatat secara valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap seluruh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme inventarisasi Barang Milik Daerah sehingga proses penataan aset dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kabupaten Kuningan yang semakin maju.

    “Setiap temuan dari BPK atau temuan lainnya, sesuai regulasi, kita pastikan akan ditindaklanjuti, karena setiap aset negara/aset daerah harus tercatat dan dipertanggung jawabkan serta dimanfaatkan secara optimal. Aset terjaga dgn aman sama dengan menjaga dan mengamankan harta negara,” pungkasnya(ale)

  • Sasar Target Indonesia Emas 2045, 10 Kepala Daerah di Perbatasan Jabar-Jateng Bersatu di Jakarta

    Sasar Target Indonesia Emas 2045, 10 Kepala Daerah di Perbatasan Jabar-Jateng Bersatu di Jakarta

    JAKARTA, KUNINGANID – Kunci Bersama Summit 2026 resmi berlangsung di Hotel Merlynn Park, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Forum strategis ini mengusung tema besar tentang sinergi lintas batas guna membangun ekosistem investasi dan kemajuan kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    ​Agenda ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta para investor. Oleh karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi ekonomi di wilayah perbatasan antarprovinsi tersebut.

    Baca juga: Bukan Cuma Doa Bersama, Ini Alasan PDIP Kuningan Gelar Pasar Murah Saat Peringatan Kudatuli

    ​Sejumlah pejabat penting hadir dalam acara ini, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan para kepala daerah anggota Kunci Bersama.

    ​Sepuluh daerah yang tergabung meliputi Kuningan, Cirebon Kabupaten/Kota, Ciamis, Cilacap, Indramayu, Pangandaran, Majalengka, Banjar, dan Brebes. Selanjutnya, seluruh kepala daerah memaparkan potensi unggulan dan menawarkan peluang investasi secara langsung kepada para pelaku usaha.

    ​Menko AHY membuka secara resmi acara tahunan tersebut. Menurutnya, kawasan Kunci Bersama memegang posisi yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional saat ini.

    ​”Sinergi menjadi kunci agar pembangunan dilakukan secara terintegrasi. Dengan demikian, program ini dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar AHY saat memberikan sambutan.

    ​AHY menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mengorkestrasi kementerian teknis agar pembangunan berjalan terpadu. Beberapa prioritas utama mencakup infrastruktur, ketahanan pangan, energi bersih, serta optimalisasi Bandara Kertajati.

    ​Sementara itu, Ketua Sekretariat Kunci Bersama yang juga Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa batas administrasi tidak boleh menjadi penghalang kemajuan. Oleh sebab itu, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai halaman depan pembangunan nasional.

    Baca juga: Saat Program KB di Kuningan Dititipkan Pada Tangan yang Tak Tepat

    ​Menurut Dian, kawasan ini memiliki potensi besar pada sektor pertanian modern, agribisnis, kelautan, pariwisata, hingga perdagangan karbon. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat menetapkan Kunci Bersama sebagai Desk Investasi Nasional.

    ​Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, turut menyampaikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa sepuluh daerah ini tidak bisa lagi berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi yang erat.

    ​”Pembangunan hari ini membutuhkan kolaborasi lintas batas administratif dan lintas sektor,” kata Erwan.

    ​Di sisi lain, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Edy Junaedi, memaparkan data pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi di sepuluh wilayah ini mencapai Rp42,63 triliun dari Triwulan I 2024 hingga Triwulan II 2026.

    ​”Koridor ini tumbuh sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Kunci Bersama merupakan episentrum investasi baru,” ungkap Edy.

    ​Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya diversifikasi sektor investasi agar kawasan tersebut tidak bergantung pada satu jenis industri saja.

    ​Akhirnya, rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Kunci Bersama Summit. Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemprov DKI Jakarta, PT BIJB Kertajati, dan Kadin Indonesia turut menyertai acara tersebut sebagai wujud komitmen kerja sama konkret.

  • Sentil Soal Transparansi, Pemkab Kuningan Ajak DPRD dan Awak Media Lakukan Hal Ini

    Sentil Soal Transparansi, Pemkab Kuningan Ajak DPRD dan Awak Media Lakukan Hal Ini

    KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan konstruktif bersama DPRD serta insan pers. Pemerintah daerah menempatkan kedua lembaga tersebut sebagai mitra strategis pembangunan wilayah.

    Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri forum dialog di Objek Wisata Waduk Darma, Minggu (26/7/2026). Acara bertajuk “Ngobrol Asyik Jurnalis Bareng Legislatif Kuningan” ini mengusung tema “Merajut Komunikasi, Menguatkan Kolaborasi untuk Kuningan yang Lebih Baik”.

    Baca juga: Inovasi Pemuda Sindangagung, Jaberjek Hadirkan Solusi Digital dari Kuningan untuk Jawa Barat

    Tuti menilai komunikasi merupakan jembatan yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan demi menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat. Dialog yang sehat akan menumbuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan kolaborasi sebagai fondasi penting pembangunan daerah.

    “Ruang diskusi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan insan media,” kata Tuti, Minggu (26/7/2026).

    Tuti mengapresiasi DPRD Kabupaten Kuningan atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, diskusi ini berhasil menciptakan suasana yang terbuka, hangat, serta saling menghormati antarsektor.

    Lebih lanjut, Tuti menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi cermin bagi pemerintah dalam menjalankan roda birokrasi.

    Pemerintah daerah memandang kritik objektif dan konstruktif sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk terus menjaga budaya keterbukaan informasi dan transparansi.

    Baca juga: Kuningan Angklung Run 2026 Siap Digelar, Padukan Olahraga, Budaya, dan Pariwisata

    Tuti menambahkan, proses membangun Kabupaten Kuningan tidak dapat berjalan secara sepihak. Pemerintah, DPRD, media, serta seluruh elemen masyarakat memikul tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

    Sinergi antarpemangku kepentingan diyakini akan melahirkan kebijakan yang lebih aspiratif. Selain itu, kolaborasi ini dapat menciptakan informasi yang mencerdaskan publik sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

    Tuti juga mengajak semua pihak untuk merawat komunikasi dengan mengedepankan etika dan saling menghargai perbedaan. Semangat tersebut selaras dengan visi Kuningan Melesat yang mengedepankan nilai Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh.

    “Kami berharap agenda ini tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi awal eratnya kemitraan. Kita bersama-sama menghadirkan Kabupaten Kuningan yang maju, transparan, dan melesat,” pungkas Tuti.

  • Rumah Sayur Kuningan Resmi Diluncurkan, Siap Serap Hingga 20 Ton Hasil Panen Petani per Hari

    Rumah Sayur Kuningan Resmi Diluncurkan, Siap Serap Hingga 20 Ton Hasil Panen Petani per Hari

    KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi meluncurkan Rumah Sayur Kabupaten Kuningan di Perumda Aneka Usaha Daerah (PDAU), Jalan Siliwangi No. 9, Cirendang, Kamis (23/7/2026). Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pemkab Kuningan mengembangkan Rumah Sayur melalui kolaborasi dengan PDAU dan Rumah Tani Nusantara. Program ini juga bertujuan memperluas akses pasar bagi hasil pertanian lokal.

    Baca juga: KDM Sayembarakan Rp5 Juta hingga Rp50 Juta bagi Warga yang Lumpuhkan Begal di Jabar

    Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menghadiri peluncuran tersebut bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, Sekretaris Daerah U. Kusmana, unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu dari pemerintah pusat dan Bank Indonesia.

    Dalam sambutannya, Dian menegaskan Rumah Sayur tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi hasil pertanian. Menurutnya, fasilitas itu menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh sayuran segar dengan harga terjangkau.

    “Keberadaan Rumah Sayur ini bukan hanya sekadar tempat jual beli, tetapi bentuk komitmen pemerintah hadir di tengah petani dan masyarakat. Kita ingin memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan petani sehingga mereka mendapatkan harga terbaik, sementara masyarakat memperoleh sayuran segar dengan kualitas terbaik,” ujar Dian.

    Dian menilai Kabupaten Kuningan memiliki potensi pertanian yang besar. Karena itu, pemerintah ingin memastikan potensi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

    Ia berharap konsep Rumah Sayur dapat berkembang ke wilayah lain apabila program tersebut menunjukkan hasil yang positif.

    “Kita ingin masyarakat tidak perlu lagi membeli sayuran ke luar daerah. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sayuran yang ditanam petani Kuningan harus menjadi kebanggaan masyarakat Kuningan sendiri,” katanya.

    Selain itu, Dian mengajak restoran, swalayan, katering, dan pelaku usaha memprioritaskan produk pertanian lokal melalui kemitraan dengan PDAU.

    Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fikri Widyanugraha, menyambut baik kehadiran Rumah Sayur. Menurutnya, program tersebut mendukung pengendalian inflasi sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

    “Kami menyambut baik hadirnya Rumah Sayur karena pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi, menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan petani tetap sejahtera,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, RR. Yuli Sri Wilanti. Ia menilai Rumah Sayur berpotensi menjadikan Kuningan sebagai salah satu pusat distribusi komoditas pertanian di Jawa Barat.

    Baca juga: Satpol PP Segel Bangunan Usaha di Bundaran Cijoho Kuningan, Ini Penyebabnya

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, PDAU, Rumah Tani Nusantara, dan jaringan logistik BUMN akan memperkuat distribusi hasil pertanian ke berbagai daerah.

    “Rumah Sayur tidak hanya menjadi ikon baru Kabupaten Kuningan, tetapi juga menjadi inspirasi bagaimana membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir yang mampu menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pemkab Kuningan juga mengukuhkan mitra strategis PDAU. Mitra tersebut berasal dari kelompok tani, gapoktan, koperasi, BUMDes, komunitas, dan pelaku UMKM.

    Sementara itu, Direktur Rumah Sayur sekaligus CEO Rumah Tani Nusantara, Bahtiar, memastikan pihaknya membuka peluang bagi petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Kuningan untuk memasok hasil panen.

    Ia menjelaskan Rumah Sayur telah menyiapkan gudang berkapasitas besar di Ciloa sebagai pusat pengumpulan hasil panen sebelum didistribusikan ke berbagai daerah.

    “Semua petani dan KWT di Kabupaten Kuningan bisa memasok hasil panennya kepada kami. Rumah Sayur akan menjadi hub distribusi, apalagi bulan depan kami akan membuka 100 titik Rumah Sayur di Jakarta,” katanya.

    Pada tahap awal, Rumah Sayur menargetkan mampu menyerap 15 hingga 20 ton hasil pertanian asal Kuningan setiap hari. Kapasitas tersebut akan meningkat seiring bertambahnya produksi petani.

    Bahtiar menambahkan, Rumah Tani Nusantara selama ini memasok kebutuhan pangan bagi sejumlah perusahaan nasional, seperti jaringan restoran Mie Gacoan, Indofood, dan Sasa. Karena itu, ia menilai peluang pasar produk pertanian asal Kuningan sangat besar.

    “Kami tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga akan mendampingi petani agar kapasitas produksinya terus meningkat. Harapan kami, Rumah Sayur menjadi rumah bersama bagi petani Kuningan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

  • Nanik S Deyang Mendadak Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Ini Alasannya

    Nanik S Deyang Mendadak Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Ini Alasannya

    JAKARTA, KUNINGANID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil karena Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung.

    Kabar itu disampaikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (22/7/2026).

    Baca juga: Polda Jabar: Warga Boleh Melawan Begal Asal Dilakukan Secara Terukur

    “Hari ini, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” tulis Dirgayuza.

    Dalam unggahan tersebut, Dirgayuza mengaku telah mengenal Nanik sejak menjelang Pemilu 2014. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, Nanik dikenal sebagai sosok yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

    Ia menyebut Nanik memiliki perhatian besar terhadap kelompok rentan. Salah satunya saat mengungkap kasus Wilfrida Soik, pekerja migran Indonesia yang sempat menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Dirgayuza juga menyebut Nanik menjadi penggagas program becak listrik bagi para pengayuh becak lanjut usia.

    Dirgayuza turut menyoroti kiprah Nanik selama memimpin Badan Gizi Nasional. Menurutnya, dalam waktu sekitar satu setengah bulan, Nanik melakukan berbagai langkah pembenahan, di antaranya mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, serta menemukan 414 SPPG yang dinilai bermasalah.

    Selain itu, kata Dirgayuza, Nanik membentuk tim reformasi dan mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran bagi kelompok yang paling membutuhkan.

    Baca juga: Belajar Langsung ke Tiongkok, Legislator Kuningan Bongkar Rahasia Pesatnya Pembangunan Negeri Tirai Bambu

    Di akhir unggahannya, Dirgayuza berharap Nanik segera pulih dan dapat kembali mengabdi.

    “Selamat berobat, Bu Nanik. Indonesia masih membutuhkan langkah Ibu,” tulisnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun Badan Gizi Nasional mengenai sosok yang akan menggantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.

  • Belajar Langsung ke Tiongkok, Legislator Kuningan Bongkar Rahasia Pesatnya Pembangunan Negeri Tirai Bambu

    Belajar Langsung ke Tiongkok, Legislator Kuningan Bongkar Rahasia Pesatnya Pembangunan Negeri Tirai Bambu

    TIONGKOK – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Golkar, Satria Rizky Utama, mengikuti seminar internasional mengenai tata kelola pemerintahan di Hunan Party School, Kota Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok. Kehadirannya merupakan bagian dari delegasi resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam agenda studi strategis untuk mempelajari model pembangunan yang berhasil mengantarkan Tiongkok menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia.

    Baca juga: Satria Dapat Restu Bahlil Lahadalia, Masuk Delegasi DPP Golkar ke Tiongkok Kawal Kerja Sama Strategis

    Seminar tersebut menghadirkan akademisi sekaligus pakar tata kelola publik, Professor Wu Nan, yang memaparkan bagaimana sistem pemerintahan dan arah kebijakan politik Tiongkok menjadi fondasi utama percepatan pembangunan ekonomi nasional.

     

    Dalam paparannya, Wu Nan menjelaskan bahwa keberhasilan industrialisasi Tiongkok tidak hanya ditopang oleh investasi besar, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan negara dalam jangka panjang. Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pilar kemajuan negeri tersebut.

     

    Pertama, stabilitas politik yang memungkinkan pemerintah menjalankan agenda pembangunan tanpa terganggu dinamika politik jangka pendek. Kedua, perencanaan ekonomi yang terarah dengan peran negara dalam mengelola sumber daya, membangun infrastruktur, serta memperkuat industri strategis. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan kawasan industri secara masif.

     

    Usai mengikuti seminar, Satria Rizky Utama menyampaikan pandangannya terhadap materi yang dipaparkan. Ia menilai banyak pelajaran penting yang dapat dipetik, namun Indonesia juga memiliki pengalaman sejarah pembangunan yang tidak kalah berharga.

     

    “Penjelasan Professor Wu Nan memberikan perspektif yang sangat menarik mengenai bagaimana negara mampu menjaga konsistensi pembangunan. Namun jika melihat sejarah, Indonesia sejatinya telah mengenal konsep pembangunan yang menempatkan negara sebagai penggerak utama ekonomi jauh sebelum reformasi ekonomi Tiongkok dimulai pada 1978. Nilai pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat sudah menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita,” ujar Satria.

     

    Menurutnya, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti forum internasional tersebut menjadi bekal penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik di daerah.

     

    Ia menilai semangat perencanaan pembangunan jangka panjang, kepastian regulasi, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan aspek yang layak dipelajari untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Baca juga: Peluang Emas! Kebutuhan Gula Jabar Belum Terpenuhi, Petani Tebu Dijamin Untung

    “Sebagai wakil rakyat di Kabupaten Kuningan, saya ingin membawa pulang gagasan-gagasan yang bisa diadaptasi sesuai karakter daerah. Tujuannya bukan meniru sistem negara lain, tetapi mengambil praktik-praktik terbaik yang dapat memperkuat kebijakan pembangunan, meningkatkan daya saing industri lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” katanya.

     

    Satria berharap pengalaman mengikuti seminar di Hunan Party School dapat memperluas perspektif dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih adaptif terhadap tantangan global, sekaligus mendorong lahirnya regulasi yang mampu memperkuat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.

  • Sekda Pastikan Evaluasi Pejabat Dimulai Agustus, Hasil Rotasi Enam Bulan Lalu Dievaluasi

    Sekda Pastikan Evaluasi Pejabat Dimulai Agustus, Hasil Rotasi Enam Bulan Lalu Dievaluasi

    KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka peluang melakukan evaluasi terhadap pejabat yang sebelumnya mengikuti rotasi dan mutasi jabatan. Namun, langkah tersebut baru dapat terlaksana setelah masa enam bulan sejak pelantikan terpenuhi, yakni sekitar pertengahan Agustus 2026.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan adanya rotasi dan mutasi lanjutan, Senin (20/6/2026)

    Baca juga: Ratusan Pelaku Rental Kendaraan Hadiri Kopdar Regional BRN di Kuningan

    “Kalaupun nanti ada pertimbangan ke arah sana, setelah mutasi kemarin minimal enam bulan. Jadi jatuhnya di pertengahan Agustus,” ujar U. Kusmana.

    Menurutnya, evaluasi terhadap pejabat yang telah mutasi tetap menjadi kewenangan penuh Bupati Kuningan sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Nanti yang enam bulan itu bisa dievaluasi. Seperti apa keinginan beliau. Prinsipnya, rotasi dan mutasi merupakan hak prerogatif Pak Bupati,” katanya.

    Sementara itu, Sekda mengungkapkan hingga kini belum ada arahan khusus dari Bupati terkait pelaksanaan rotasi atau mutasi berikutnya.

    “Sampai saat ini belum ada arahan dari Pak Bupati,” ucapnya.

    Di sisi lain, U. Kusmana menyebut masih terdapat sekitar 34 jabatan eselon III dan IV yang belum terisi definitif. Meski demikian, pelayanan pemerintahan tetap berjalan karena terdapat pelaksana tugas (plt) yang mengisi kekosongan tersebut.

    Ia mencontohkan sejumlah pelaksaba tugas yang menjabat dalam posisi strategis saat ini, di antaranya Kepala Disporapar, Inspektur, serta beberapa jabatan lainnya.

    Baca juga: Ratusan Warga Serbu Pendopo Kuningan Demi Nobar Final Piala Dunia 2026

    Sekda menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator pembangunan.

    Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Bupati untuk mengevaluasi capaian kinerja setiap tiga hingga enam bulan.

    “Saya diperintahkan Pak Bupati untuk mengevaluasi setiap tiga bulan atau enam bulan terkait target-target, mulai dari indikator makro, target PAD, dan sebagainya,” jelasnya.

    Menurut U. Kusmana, hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati.

    Ia menegaskan akan melakukan seluruh proses akan secara objektif berdasarkan capaian kinerja, bukan atas pertimbangan subjektif.

    Selain rotasi dan mutasi, Sekda juga menyoroti capaian PAD Kabupaten Kuningan. Pada 2025, realisasi PAD hanya mencapai 79,3 persen dari target sekitar Rp460 miliar.

    Namun, hingga semester pertama 2026, realisasi PAD sudah mendekati 49 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif.

    Pemkab juga telah menunjuk lima perangkat daerah sebagai proyek percontohan optimalisasi PAD. Inspektorat turut melakukan audit tematik untuk mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang belum tergarap.

    “Masih banyak potensi PAD yang bisa kita optimalkan. Saya minta hasil audit itu menjadi rekomendasi yang bisa langsung diimplementasikan oleh perangkat daerah,” tegasnya.(ale)