Kuningan – Rencana rotasi dan mutasi jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Kuningan yang sedianya akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 mendadak menjadi sorotan publik setelah dokumen draft mutasi bocor ke tangan masyarakat. Kebocoran ini dinilai sebagai bukti lemahnya manajemen internal dan kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar, yang baru menjabat tiga bulan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebanyak 30 lebih pejabat struktural akan mengalami pergeseran posisi. Nama-nama penting dalam jajaran pejabat Pemkab Kuningan tercantum dalam dokumen tersebut, mulai dari kepala dinas strategis, asisten daerah, hingga staf ahli bupati.
Baca juga: Jangan Jadikan Mutasi Ajang Balas Dendam, Tegas Ketua DPRD Kuningan
Berikut ini daftar nama pejabat eselon II yang masuk dalam draft rencana mutasi:
- Drs. H. Ahmad Juber, M.Si. – Inspektur Daerah
- Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si. – Kepala BPKAD
- Drs. H. Deniawan, M.Si – Kepala Bappeda
- Drs. H. Dadi Hariadi, M.Si. – Kepala Kesbangpol
- U. Kusmana, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Drs. Ucu Suryana, M.Si. – Asisten Administrasi Umum
- Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si. – Sekretaris DPRD
- Ir. I. Putu Bagiasna, MT. – Kepala Dinas PUPR
- Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd. – Kepala Dinas Sosial
- Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si. – Kepala Satpol PP
- H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si. – Kepala Dinas Perhubungan
- Drs. Yudi Nugraha, M.Pd. – Kepala Dinas Dukcapil
- Drs. Dudi Pahrudin, M.Si. – Kepala Dinas Kominfo
- Ir. Usep Sumirat – Kepala DLH
- Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc. – Kepala DPMPTSP
- Drs. H. Nurahim, M.Si. – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si. – Kepala Bapenda
- Dr. H. Mohamad Budi Aumudin, SE., M.Si., M.H. – Kepala DPMD
- Dr. H. Edi Martono, MARS. – Kepala Dinas Kesehatan
- Dr. Wahyu Hidayah, S.Hut., M.Si. – Kepala DKPP
- Toni Kusumanto, AP., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesra
- dr. Deki Saifullah, MMKes. – Direktur RSUD “45”
- Wawan Setiawan, S.Hut., MT. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Dr. H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd. – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
- H. Muhamad Mutofid, SH., MT. – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si. – Kepala Disporapar
- Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si. – Kepala BKPSDM
- (Kosong) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (Kosong) – Kepala Dinas KB
- Drs. Agus Basuki, M.Si. – Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan
- Dr. Carlan, S.Pd., M.Pd. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- Dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Kebocoran dokumen internal ini menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyebut insiden tersebut sebagai bentuk kegagalan Bupati Kuningan dalam menjaga kerahasiaan proses mutasi, yang seharusnya menjadi bagian dari manajemen strategis pemerintahan.
“Mutasi adalah ranah manajemen kepegawaian yang wajib dirahasiakan. Bocornya draft ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan komunikasi internal di tubuh Pemkab,” kata Uha dalam pernyataan tertulis, 4 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa kebocoran seperti ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan ASN, memicu spekulasi politik, serta menurunkan moral dan produktivitas kerja.
Uha juga menyoroti latar belakang Bupati Dian yang merupakan mantan Sekda dan Ketua Baperjakat selama enam tahun. Dengan pengalaman tersebut, semestinya mutasi dilakukan dengan prinsip meritokrasi, bukan balas budi politik.
“Sebagai mantan birokrat senior, Bupati semestinya lebih profesional dalam melakukan penataan jabatan. Tapi justru mutasi kali ini terkesan emosional dan transaksional,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan mutasi hanya tiga bulan setelah menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menambah kecurigaan publik soal adanya agenda politik tertentu. Ia mendesak agar Pemkab memperkuat sistem komunikasi internal dan membatasi akses terhadap dokumen penting guna mencegah insiden serupa di masa mendatang.
“Mutasi seharusnya menjadi momentum memperkuat pelayanan publik, bukan sekadar panggung politik praktis,” pungkasnya.
