KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk menata kawasan pusat kota dengan tetap menjalankan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah menjaga koridor Jalan Siliwangi agar bebas dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir liar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang tidak mengenal pengecualian waktu.
Hal ini kembali ditegaskan dalam audiensi antara Paguyuban PKL Puspa Siliwangi dan Langlangbuana, serta PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan dengan jajaran Pemkab, Mingggu (29/6/2025) di Ruang Rapat Bupati.
Audiensi yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 16.30 WIB ini dibuka dengan penyampaian aspirasi dari perwakilan PKL. Mereka mengeluhkan kondisi sepi pengunjung di lokasi relokasi, seperti Puspa Siliwangi dan Puspa Langlangbuana, yang dinilai jauh berbeda dengan saat mereka masih berjualan di kawasan Pertokoan Jalan Siliwangi.
Koordinator PKL menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan kelonggaran agar mereka bisa kembali berdagang di Jalan Siliwangi, setidaknya pada akhir pekan atau hari libur nasional. Mereka juga menyoroti minimnya fasilitas di lokasi relokasi, dugaan ketidakadilan dalam penertiban oleh Satpol PP, serta adanya iuran Rp2.000 setiap malam minggu atau saat CFD yang disebut-sebut untuk kepentingan oknum petugas.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyampaikan bahwa penataan kawasan pusat kota sudah menjadi komitmen pemerintah sejak era Bupati Acep Purnama, dilanjutkan oleh Pj. Bupati Iip Hidajat, dan kini diteruskan oleh dirinya.
“Koridor Jalan Siliwangi adalah hak pejalan kaki dan sudah ditetapkan steril dari PKL maupun parkir kendaraan. Perbup yang mengatur hal ini tidak membedakan hari atau waktu, sehingga permintaan untuk berjualan di akhir pekan pun tetap melanggar aturan,” tegas Bupati.
Namun demikian, Bupati juga menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi para pedagang kecil. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung mereka, termasuk revisi APBD untuk menyediakan stimulan, pembentukan koperasi PKL, pengembangan e-catalog, hingga instruksi kepada SKPD agar mengadakan kegiatan di Puspa Siliwangi demi meningkatkan kunjungan.
Dalam jangka panjang, Pemkab Kuningan berencana membangun ulang Puspa Siliwangi menjadi gedung tiga lantai, dengan lantai pertama untuk PKL, lantai dua untuk parkir motor, dan lantai tiga untuk mobil. Rencana serupa juga sedang dikaji untuk Langlangbuana.
Terkait laporan dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP, Bupati menegaskan akan menindak tegas jika terbukti benar, bahkan hingga sanksi pemecatan.
“Saya tidak akan toleransi. Ini menyangkut integritas Pemda dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut disepakati beberapa hal penting, antara lain:
Pemkab Kuningan tengah mengkaji kebijakan terbaik yang berpihak pada semua pihak tanpa melanggar aturan.
Pertemuan evaluasi antara Pemda dan PKL akan dilaksanakan setiap bulan.
Peraturan terkait larangan berjualan di Jalan Siliwangi dan penertiban parkir liar tetap diberlakukan.
Permohonan PKL untuk berjualan di Jalan Siliwangi, bahkan hanya saat akhir pekan, tidak dapat dikabulkan.
PKL pagi yang biasa berjualan di Puspa Siliwangi akan diberikan alternatif berjualan di eks Gedung Satpol PP, kawasan Stadion Mashud Wisnusaputra, yang lebih ramai aktivitas masyarakat di pagi hari.
Bupati Dian menutup audiensi dengan permintaan kepada seluruh PKL untuk tetap percaya kepada pemerintah dan memberi waktu bagi Pemda untuk menyusun langkah terbaik secara menyeluruh.
“Kita sedang berproses. Kami tidak anti-PKL. Tapi mari kita bersama-sama membangun kota ini dengan tertib dan tetap dalam koridor hukum,” pungkasnya.(Red)
