KUNINGAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus berpijak pada nilai-nilai ideologis, bukan sekadar angka teknokratis. Hal itu disampaikan saat rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kuningan, belum lama ini.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Lia Yulianengsih, menyampaikan bahwa arah pembangunan Kuningan seharusnya berlandaskan strategi kebudayaan Trisakti sebagaimana digagas Presiden Pertama RI, Bung Karno.
“Politik anggaran tidak boleh netral nilai. Ia harus berpihak pada rakyat dan berakar pada kepribadian bangsa. Kita perlu visi kebudayaan yang kuat sebagai arah pembangunan,” tegas Lia di hadapan jajaran eksekutif dan anggota dewan.
Menurut PDIP, strategi Trisakti bukan sekadar warisan sejarah, tetapi juga relevan untuk menjawab krisis identitas lokal dan tantangan global yang semakin kompleks. Mereka menilai APBD semestinya menjadi refleksi dari keberpihakan dan karakter politik daerah.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya menghidupkan nilai-nilai lokal dalam kebijakan fiskal, seperti gotong royong, etika kepemimpinan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Selain itu, mereka mengingatkan agar proses perencanaan program dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Meski tidak menolak substansi nota keuangan yang disampaikan Bupati, PDIP mengkritisi kecenderungan penentuan prioritas anggaran yang dinilai masih tertutup.
“DPRD bukan tempat formalitas. Paripurna adalah ruang politik, tempat logika rakyat bertemu dengan teknokrasi. Tanpa keterbukaan, anggaran kehilangan legitimasi kerakyatan,” ujarnya.
Lia juga menyoroti dampak inflasi dan ketidakpastian global, yang menurutnya harus dijawab dengan memperkuat ekonomi lokal dan sektor rakyat. Ia menegaskan bahwa strategi pembangunan daerah harus modern, namun tetap menjaga akar tradisi.
“Prinsipnya sederhana: pelihara yang lama yang baik, dan ambil yang baru yang lebih baik. Ini prinsip kesantrian yang juga relevan untuk pembangunan ekonomi Kuningan hari ini,” katanya.
Fraksi PDIP menyatakan komitmen untuk tetap mendukung proses penyusunan APBD yang profesional dan akuntabel. Namun mereka akan terus mengawal agar semangat ideologi Trisakti dan nilai-nilai kerakyatan tetap menjadi roh utama pembangunan daerah.
“Anggaran bukan sekadar soal angka, ini menyangkut arah masa depan generasi. Trisakti adalah fondasi ideologis yang harus menuntun kita dalam politik pembangunan,” pungkas Lia.
