KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan. Namun, hingga kini pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut mengaku belum merasakan manfaat langsung dari program bernilai miliaran rupiah itu.
Kepala Bidang UMKM dan Perindustrian Diskopdagperin Kabupaten Kuningan, Alvin Fitranda, mengungkapkan bahwa UMKM binaannya belum dilibatkan secara nyata dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, sebagian besar dapur penyedia makanan lebih banyak menggunakan bahan baku dari vendor atau pihak ketiga.
“UMKM binaan kami rata-rata memproduksi makanan olahan jadi, bukan bahan baku mentah seperti yang dibutuhkan dapur MBG,” jelas Alvin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menilai, kondisi ini membuat manfaat ekonomi program MBG belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha lokal, padahal seharusnya bisa menjadi peluang besar untuk mendorong perekonomian daerah.
“Program ini bisa jadi peluang bagi ekonomi lokal, tapi kenyataannya justru lebih banyak dikerjakan pihak luar. Jadi, efek ekonomi di daerah belum optimal,” ujarnya.
Alvin mencatat, di Kabupaten Kuningan terdapat 32 UMKM produsen olahan berbasis ikan dan ayam, serta 329 UMKM pembuat kue berbahan dasar telur ayam. Potensi besar itu, katanya, sangat relevan dengan kebutuhan gizi dalam program MBG asalkan ada koordinasi lintas instansi yang lebih baik.
Diskopdagperin sendiri telah membuka akses komunikasi bagi pengelola dapur MBG yang ingin berkoordinasi melalui bidang UMKM dan Perindustrian. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi yang masuk terkait pelaksanaan MBG di Kuningan.
“Sampai sekarang kami belum memiliki data MBG yang sudah berjalan. Itu karena kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga. Mereka datang ketika ada perlunya saja, setelah itu menghilang tanpa kabar,” ungkap Alvin.
Pihaknya juga siap menyusun roadmap keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG apabila mendapat arahan dari pengelola dapur. Diskopdagperin bahkan siap berintegrasi dengan sistem digital MBG dan membuka ruang pengaduan bagi UMKM yang merasa dirugikan.
“Kalau jadwal menu mingguan bisa diketahui, bahan berprotein bisa diambil dari UMKM lokal yang memproduksi abon atau nugget ikan. Snack-nya pun bisa melibatkan UMKM kue kering daerah,” tambahnya.
Selain itu, Diskopdagperin berencana bekerja sama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik bisnis tidak sehat.
Di akhir wawancara, Alvin berharap pelaksanaan Program MBG di Kuningan dapat berjalan lebih inklusif ke depan.
“Harapan kami, program Makan Bergizi Gratis ini bisa benar-benar menyentuh UMKM lokal. Dengan begitu, selain menyehatkan anak-anak, program ini juga menumbuhkan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
