KUNINGAN— Kegelisahan pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan kembali mencuat dalam forum diskusi bertajuk “UMKM Banyak Gulung Tikar, DISKOPDAGPERIN Terkapar?” yang digelar Waroeng Rakyat di Puspa Siliwangi, Rabu (26/11/2025) sore. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk memotret kondisi UMKM yang semakin tertekan sekaligus merumuskan langkah konkret pemulihan.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi II DPRD Kuningan Jajang Jana, akademisi sekaligus pelaku UMKM Risna Nurlia, serta Plt. Kepala Diskopdagperin yang diwakili Kasubag PLUT KUMKM, Toto S.IP.
Dalam sesi penyampaian materi, Jajang Jana menegaskan pentingnya pelibatan UMKM dalam ekosistem Makmur Bersama Guyub (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki kebutuhan pasokan yang besar sehingga wajib dibuka untuk UMKM lokal.
“Komisi II akan mendorong Satgas MBG agar tidak menutup mata. UMKM harus diberikan ruang untuk bersinergi dengan dapur MBG,” tegas Jajang.
Ia menyebut, apabila UMKM diberi peluang memasok kebutuhan MBG, dampaknya tidak sebatas peningkatan omzet pelaku usaha, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.
“Ketika UMKM terlibat, pendapatan mereka naik. Itu otomatis berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini bukan sekadar kerja sama, tapi strategi penguatan ekonomi,” tambahnya.
Jajang juga memastikan bahwa Komisi II DPRD Kuningan akan mengawal penambahan anggaran UMKM pada tahun 2026, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang kini banyak berguguran.
“Komitmen kami jelas: penguatan UMKM harus disertai alokasi anggaran yang lebih berpihak pada 2026,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah keluhan, kritik, dan harapan dari para pelaku UMKM. Mereka meminta pemerintah daerah tidak hanya memberi wacana, tetapi menghadirkan kebijakan nyata untuk menahan laju gulung tikar usaha kecil yang semakin marak.
