KUNINGAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau para bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
“Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran PBB perorangan untuk semua golongan, terhitung tahun 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor,” ujar Dedi dalam keterangannya melalui video, Jumat (15/8/2025).
Ia menegaskan, beban pajak yang berat seharusnya diringankan untuk mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan. “Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita. Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, agar membangun tradisi membayar pajak sesuai nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan,” jelasnya.
Dedi menambahkan, kesadaran masyarakat membayar pajak dan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bersama. “Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tuturnya.
Menurut Dedi, surat imbauan resmi tersebut akan disebarluaskan ke seluruh daerah di Jawa Barat mulai hari ini. “Ini sifatnya imbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan surat imbauannya hari ini akan diedarkan dalam rangka memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia,” pungkasnya.
