KUNINGAN– Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan utama DPRD dalam Rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat yang digelar Rabu (7/5) di Gedung DPRD Kuningan, para anggota dewan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk perbaikan program pemerintah ke depan.
Juru Bicara Tim Perumus LKPj DPRD, H Didit Pamungkas, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan mencapai 11,88 persen. Angka ini dinilai sebagai indikator bahwa program pengentasan kemiskinan belum berjalan efektif.
“Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menunjukkan capaian maksimal, terutama yang menangani isu kemiskinan,” ujar Didit.
DPRD juga menyoroti perlunya peran lebih aktif dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin). Instansi ini dianggap perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan.
Tak hanya itu, DPRD juga menaruh perhatian terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif maupun bermasalah. Mereka meminta adanya pendataan ulang, pembinaan menyeluruh, dan kebijakan pemulihan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Permasalahan maraknya praktik rentenir atau bank emok juga mendapat sorotan. DPRD meminta Pemkab Kuningan segera mengambil langkah konkret, termasuk menyusun regulasi dan menggelar sosialisasi tentang akses pembiayaan resmi melalui bank pemerintah maupun BUMD.
Dalam rekomendasinya, DPRD turut mendorong adanya penyempurnaan indikator kinerja program, percepatan pengembangan industri kreatif, revisi Perda terkait pusat perbelanjaan dan pasar, serta pembangunan industri berbasis lokal yang ramah lingkungan.
“Seluruh rekomendasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Didit menutup penyampaiannya.
