Kuningan – Bocornya draft mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang beredar pada Kamis, 22 Mei 2025, mengundang perbincangan hangat di kalangan birokrasi. Meski belum bisa dipastikan keabsahannya, dokumen yang memuat daftar nama-nama Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Daerah, hingga Staf Ahli itu langsung menyulut spekulasi publik.
Dalam draft tersebut, beberapa nama pejabat yang selama ini disebut-sebut tidak sejalan dengan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dian-Tuti, justru tercatat “terlempar” dari jabatan strategis ke posisi yang oleh banyak kalangan disebut sebagai “tempat buangan”.
Baca juga: Pelaku Tabrak Lari di Mandirancan Tewaskan Pelajar, Ditangkap di Sukabumi
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Kuningan, Soejarwo, yang akrab disapa Mang Ewo, menyebutkan bahwa aroma politis dalam mutasi kali ini sangat kentara.
“Draft ini mungkin belum final, tapi arah dan nadanya sudah jelas: ada seleksi berdasarkan loyalitas politik. Ini jadi bukti bahwa pasca Pilbup 27 November lalu, kompromi politik mulai berpengaruh pada struktur birokrasi,” ujar Mang Ewo saat dimintai pendapat, Jumat (23/5).
Menurutnya, meski mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah, prosesnya tetap harus menjunjung asas profesionalitas dan objektivitas. “Jangan sampai aroma politik menghilangkan kualitas. Birokrasi bukan panggung balas dendam, tapi ruang pelayanan publik,” tegasnya.
Mang Ewo juga menambahkan bahwa beredarnya draft mutasi ini bisa jadi merupakan bentuk cek ombak atau uji reaksi publik terhadap rencana yang akan dijalankan. “Kalau bicara peluang kebenaran, ya 50:50. Tapi respons publik jelas menandakan bahwa isu ini sensitif,” katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa dinamika politik akan selalu mewarnai pemerintahan hasil kontestasi. “Sah-sah saja jika ada nuansa politik. Tapi akan jadi masalah kalau itu dilakukan dengan mengabaikan kompetensi dan rekam jejak birokrat,” pungkasnya.
Baca juga: Polres Kuningan Bongkar Sindikat Uang Palsu, Empat Pelaku Diamankan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Kuningan mengenai keaslian draft tersebut.
