KUNINGAN– Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) akhirnya berhasil bertemu dengan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, setelah audiensi pada 29 Agustus 2025 lalu gagal terlaksana. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Linggarjati, Pendopo Bupati Kuningan, Senin (1/9/2025) malam.
Dialog tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, aparat, hingga perwakilan BNN Kuningan, membahas isu yang dinilai sudah masuk kategori darurat sosial: LGBT, peredaran minuman keras, dan narkoba.
Perwakilan FMPK, Ustadz Luqman Maulana, menegaskan persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Ini bukan isu pinggiran, tapi darurat sosial. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan tegas dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BNN Kuningan, dr. Indra, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif.
“Banyak korban bukan hanya mengalami trauma psikologis, tapi juga penyakit bawaan seperti HIV. Rehabilitasi harus menggabungkan aspek medis, psikoterapi, dan spiritual,” jelasnya.
Hasil musyawarah menetapkan sejumlah rencana strategis, di antaranya:
Pendirian rumah singgah/rumah taubat
Dorongan lahirnya Perda dengan pendekatan preventif–rehabilitatif–represif
Penerapan kurikulum budi pekerti di sekolah
Program parenting Islami untuk keluarga
Pembentukan satgas pengawasan ruang publik
Layanan konseling dan rehabilitasi terpadu
Pemberdayaan pemuda melalui jalur ekonomi & gerakan moral daerah
Kesepakatan itu juga mencakup evaluasi berkala setiap enam bulan sekali. Namun, FMPK menegaskan akan tetap mengawal jalannya kebijakan, bahkan siap turun aksi jika aspirasi kembali diabaikan.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Dian menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Pemkab akan menindaklanjuti hasil audiensi ini. Sinergi dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Pertemuan ini dianggap menjadi titik balik hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, setelah sebelumnya FMPK sempat melontarkan kekecewaan karena audiensi gagal digelar.
Meski begitu, pekerjaan besar masih menanti: memastikan seluruh komitmen benar-benar diwujudkan dalam program nyata, bukan sekadar catatan rapat.(Red)
