KUNINGAN – Forum Diskusi Waroeng Rakyat menggelar evaluasi bertema “Setahun DPRD Kuningan, Sudah Terasakah Keberadaannya?” di Miko Kopi, Kramatmulya, Sabtu (20/9/2025). Acara ini mendapat antusiasme dari aktivis dan elemen masyarakat, meski dua fraksi yakni PKS dan Gerindra absen dari undangan forum.
Diskusi menghadirkan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Sekretaris DPRD Deni Hamdani, akademisi ICMI Dede Awaludin, pengamat politik Sujarwo (Mang Ewo), serta Agi Rahaden. Forum berjalan hangat dengan berbagai kritik tajam terhadap kinerja DPRD selama setahun terakhir.
Ketua DPRD Nuzul Rachdy dalam sambutannya mengakui bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai masukan.
“Selama satu tahun kinerja DPRD, kami tidak menampik bahwa banyak kritikan dan saran yang masuk kepada kami,” ujarnya.
Pengamat politik Sujarwo menyoroti rendahnya empati anggota dewan di tengah kondisi daerah. Ia menilai besarnya tunjangan yang diterima DPRD sangat kontras dengan pemotongan TPP ASN.
“ASN dengan TPP kecil pun kena potong. Lalu di mana empati anggota dewan ketika justru menikmati tunjangan besar?” sindirnya.
Forum juga mengangkat isu lemahnya keterbukaan informasi publik, minimnya sosialisasi perda, JDIH yang tidak terbarui, hingga dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek MBG yang jelas dilarang undang-undang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Nuzul Rachdy menegaskan pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan agar anggota dewan tidak ikut campur dalam proyek.
“Jika masyarakat mengetahui ada anggota yang terlibat, sampaikan kepada saya,” tegasnya.
Diskusi ditutup dengan catatan bahwa DPRD Kuningan perlu meningkatkan transparansi, memperkuat fungsi pengawasan, serta lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Forum Waroeng Rakyat memastikan akan terus menggelar evaluasi serupa secara berkala, sebagai ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengingatkan wakil rakyat agar bekerja sesuai amanat konstitusi.
