KUNINGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Kamis (26/6/2025). Melalui juru bicaranya, Nurcholis Mauludin Syah, Fraksi Gerindra menilai banyak persoalan strategis daerah belum ditangani secara tuntas.
Salah satu yang disorot tajam adalah kelanjutan proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS). Menurut Gerindra, ketidakjelasan proyek tersebut telah membebani anggaran daerah dan memperburuk stabilitas fiskal, terutama dalam konteks gagal bayar yang terjadi di beberapa tahun terakhir.
“Pembelian lahan yang belum rampung dan belum jelas arah penyelesaiannya justru jadi beban. Proyek ini harus segera memiliki kepastian, baik dari sisi pendanaan maupun dampaknya,” tegas Nurcholis.
Fraksi Gerindra juga menyoroti 20 catatan dari BPK RI atas laporan keuangan daerah yang menurut mereka harus segera ditindaklanjuti. Jika tidak ada evaluasi serius, kesalahan penganggaran diprediksi bisa kembali terjadi dalam penyusunan APBD 2025–2026.
Di sektor kesehatan, Gerindra menyoroti kasus hilangnya alat kesehatan (alkes) di RSUD Linggajati. Peristiwa ini dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di institusi kesehatan milik daerah.
“Ini menyangkut kepercayaan publik. Diperlukan reformasi manajemen dan penguatan sistem pengawasan internal, termasuk perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis,” ucapnya.
Dalam pidato pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga mengkritisi lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam konteks predikat Kuningan sebagai kabupaten konservasi. Mereka menyebut bahwa persoalan sampah, limbah peternakan, serta potensi bencana belum ditangani secara maksimal.
“Label konservasi hanya akan jadi slogan jika tidak diiringi kebijakan nyata di lapangan,” ujar Nurcholis.
Isu sosial ekonomi juga tak luput dari perhatian. Angka kemiskinan, pengangguran, dan melemahnya daya beli masyarakat disebut masih menjadi tantangan besar. Menurut Gerindra, kondisi pasar tradisional yang makin sepi menjadi cermin melemahnya ekonomi lokal.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil warga, bukan sekadar laporan administratif,” tambahnya.
Di akhir penyampaian pandangan umum, Fraksi Gerindra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Mereka mendorong penguatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi teknologi informasi, dan inovasi pelayanan publik sebagai arah pembangunan daerah ke depan.
