KUNINGAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada 4 Juni 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai telah dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Namun demikian, fraksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Kuningan lima tahun ke depan.
Fraksi Golkar berharap RPJMD ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan anggaran, serta menghasilkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka juga menyoroti sejumlah masalah yang kerap muncul dalam pelaksanaan pembangunan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi, keterbatasan anggaran, SDM yang belum memadai, serta kurangnya koordinasi antar-OPD.
“Kami mendorong agar RPJMD ini memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan kapasitas ASN. Tanpa SDM unggul, potensi daerah sulit dioptimalkan,” ujar Raka Wijaya, juru bicara fraksi dalam rapat paripurna.
Fraksi Golkar juga mendorong arah investasi ke sektor unggulan lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Di sisi lain, penting juga dilakukan sinkronisasi antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara tahunan.
Dokumen RPJMD diharapkan sejalan dengan proses revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan tetap memperhatikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Hal ini penting untuk mencegah penggerusan terhadap lahan pertanian produktif dan potensi wisata.
Fraksi Golkar menyatakan mendukung visi “Kuningan Melesat” dan target-target pembangunan yang diusung, seperti pertumbuhan ekonomi 5,91 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,26 persen, dan pengangguran menjadi 7,21 persen.
Sepuluh program unggulan juga mendapat sorotan positif, antara lain:
Ngaji Diri, program kepedulian pada santri dan guru ngaji;
Gema Sadulur, penguatan jaring pengaman sosial;
Jawara Tani, penguatan irigasi pertanian;
Someah ka Semah, layanan investasi ramah lingkungan;
serta program pelayanan dasar, pemberdayaan desa, dan penguatan ekonomi rakyat lainnya.
Fraksi Golkar menegaskan perlunya evaluasi atas capaian pembangunan sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan ke depan, serta mengajak seluruh pihak menjadikan RPJMD ini sebagai komitmen bersama membangun Kuningan yang lebih baik.
“Sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci sukses implementasi RPJMD. Kami harap pembahasan di tingkat pansus nanti dapat berjalan partisipatif dan komprehensif,” tutup Fraksi Golkar.(Red)
