KUNINGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti lemahnya serapan anggaran oleh sejumlah SKPD sepanjang tahun berjalan. Dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025, Fraksi PKB mendesak agar Pemerintah Daerah tidak lagi hanya berfokus pada proyeksi angka, tetapi memastikan efektivitas dan dampak langsung anggaran di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi PKB, H Moch Gozali, menyampaikan bahwa perubahan anggaran seharusnya dijadikan momentum memperbaiki arah pembangunan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Ini bukan soal penyesuaian angka semata, tetapi bagaimana anggaran benar-benar bisa menjawab persoalan masyarakat,” tegas Gozali.
Fraksi PKB menilai, banyak program tidak berjalan maksimal karena lemahnya perencanaan dan keterlambatan eksekusi. Untuk itu, mereka meminta agar seluruh program yang tidak efektif segera dievaluasi dan tidak dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2026.
Tak hanya menyoroti belanja daerah, Fraksi PKB juga menyinggung sektor pendapatan yang dinilai belum tergarap maksimal. Gozali mendorong reformasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
“Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan sistem yang modern, target pendapatan hanya akan jadi angka di atas kertas,” ujarnya.
PKB juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan dari tahun ke tahun. Perubahan APBD tidak hanya mengakomodasi kebutuhan sektoral, tetapi harus merespon isu-isu besar seperti pemerataan, lingkungan hidup, serta kualitas pendidikan dan layanan kesehatan dasar.
“Program pembangunan harus menyentuh semua kalangan, apalagi kelompok rentan. Kita ingin APBD yang berkeadilan,” ucap Gozali.
Fraksi PKB menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan adalah tata kelola birokrasi yang berkualitas. Untuk itu, mereka mendesak semua perangkat daerah menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang humanis.
“Tata kelola bukan jargon, tapi soal bagaimana rakyat percaya pada pemerintah,” katanya.
PKB juga mengingatkan bahwa perubahan ekonomi nasional, seperti inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran. Asumsi pendapatan dan transfer dari pusat harus realistis dan berbasis data.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Gozali mengajak semua pihak di DPRD dan Pemda Kuningan untuk merumuskan perubahan anggaran secara objektif dan inklusif.
“Setiap rupiah dari APBD harus berdampak. Kita butuh kesadaran bersama agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.(Red)
