kuninganid.com
Berita Pemerintahan

Guru Penggerak Gagal Lolos Seleksi Kepala Sekolah, Forum BCKS Kuningan Pertanyakan Transparansi

KUNINGAN – Sejumlah Guru di Kabupaten Kuningan mempertanyakan proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang dinilai tidak transparan. Meskipun telah mengikuti program resmi Kemendikbudristek sebagai syarat utama, banyak dari mereka justru gagal melaju ke tahap berikutnya tanpa alasan yang jelas.

 

Hal itu disampaikan Koordinator Forum BCKS Kuningan, Muhammad Rofii, saat diwawancarai, Kamis (10/7). Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peserta yang telah lulus seleksi administrasi, tidak mendapat kejelasan soal pelaksanaan tes substansi.

 

“Ini membingungkan. Program Guru Penggerak seharusnya menjadi jalur utama untuk menjadi kepala sekolah. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak lolos tanpa penjelasan apa pun,” ujarnya.

 

Menurut Rofii, kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan guru yang selama ini sudah mengikuti proses panjang program Guru Penggerak—mulai dari seleksi nasional, pelatihan intensif berbulan-bulan, hingga penugasan lapangan.

 

“Semua tahapan itu sudah kami ikuti. Tapi sekarang justru tersingkir tanpa alasan yang masuk akal. Ini mencederai semangat reformasi pendidikan yang ingin dibangun pemerintah,” tambahnya.

 

Forum juga menemukan dugaan ketidaksesuaian data pada sistem seleksi. Beberapa peserta mengalami perbedaan data masa kerja antara yang diinput dengan yang muncul dalam sistem. Hal ini diyakini memengaruhi hasil akhir seleksi.

 

“Jika data yang digunakan tidak akurat, tentu penilaiannya jadi bias. Apalagi kami menerima informasi bahwa ada peserta yang tidak lolos administrasi, tapi tetap bisa ikut tes substansi. Ini menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.

 

Dari total 311 peserta seleksi, hanya 64 orang yang dinyatakan lolos ke tahap tes substansi. Padahal, awalnya disebutkan kebutuhan hanya 24 formasi. Angka tersebut tiba-tiba berubah tanpa penjelasan resmi dari pihak berwenang.

 

Forum BCKS pun merencanakan untuk mengajukan audiensi langsung kepada Bupati Kuningan, guna menyampaikan keluhan sekaligus meminta klarifikasi.

 

“Yang kami minta bukan keistimewaan, tapi kejelasan dan keadilan. Kami adalah Guru Penggerak yang disiapkan untuk memimpin sekolah, dan kami ingin proses ini dijalankan secara objektif,” tutup Rofii.(Red)

Related posts

Isu Rotasi Eselon II di Kuningan Menguat, Publik Soroti Arah Reformasi Birokrasi

Editor1

MoU Baru, Babak Baru: Indonesia-India Perkuat Sinergi di Berbagai Bidang

Editor1

Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar Raih Public Services with IMPACT Award 2025 Jawa Barat

Editor1

Leave a Comment