KUNINGAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuningan menilai gugatan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terhadap surat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan berpotensi besar kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua LBH Ansor Kuningan, Muhamad Samsudin, S.H., mengungkapkan hasil analisis pihaknya menunjukkan ada tiga alasan hukum yang membuat gugatan tersebut sulit diterima majelis hakim.
“Surat yang disengketakan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, IMM tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak dirugikan langsung, dan pengajuan gugatan melewati batas waktu yang diatur undang-undang,” ujarnya, kemarin.
Surat bernomor 500.6.14.3/37/Hortibun tertanggal 1 Maret 2025 itu, menurut Samsudin, hanyalah instruksi administratif untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Instruksi tersebut berlaku umum dan tidak spesifik menyasar IMM.
“Mahkamah Agung sudah berulang kali menegaskan, surat yang sifatnya umum dan hanya untuk penegakan aturan tidak termasuk objek sengketa TUN,” tegasnya.
Selain substansi surat, LBH Ansor menyoroti tenggat waktu gugatan. Pasal 55 UU PTUN mengatur gugatan harus diajukan paling lambat 90 hari sejak keputusan diumumkan atau diterima.
“Dalam kasus ini, batas akhirnya 30 Mei 2025. IMM justru mendaftarkan gugatan pada 2 Agustus 2025, selisih sekitar 150 hari dari tanggal surat. Ini jelas sudah kedaluwarsa,” jelasnya.
LBH Ansor memandang langkah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah sesuai prosedur dan kewenangan, mengacu pada UU Pemerintahan Daerah serta UU Perkebunan.
“Kami mendukung langkah tegas ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan tertib tata ruang. Aturan perizinan harus ditegakkan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkas Samsudin.
