Kuningan – Setelah melewati 100 hari kerja, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani, SH, kini memasuki fase krusial dalam menata kembali birokrasi pemerintahan. Salah satu agenda mendesak yang dinanti publik adalah pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Kuningan.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, memberikan sorotan tajam terkait hal ini. Ia menilai, langkah konsolidasi internal mutlak dilakukan, namun harus dilandasi prinsip profesionalisme, bukan kepentingan politik sesaat.
“Bupati harus tegas dalam melakukan mutasi, tapi jangan sampai dilandasi dendam politik. Terlalu banyak jabatan eselon II dan III yang dirangkap. Bahkan jabatan Sekda sudah hampir sepuluh bulan diisi oleh pejabat sementara. Ini jelas tidak ideal untuk mendukung pelayanan publik,” ujar Nuzul di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (4/6).
Menurutnya, proses mutasi bukan hanya soal mengganti posisi, tetapi juga menyangkut kualitas dan kapabilitas pejabat yang akan ditempatkan.
“Siapa pun yang dipercaya menduduki jabatan harus berdasarkan kompetensi, bukan balas budi atau karena faktor kedekatan politik. Prinsipnya, ‘the right man on the right job’,” tegasnya.
Baca juga: Modus kehabisan bensin, motor pun raib! Tiga pelaku dibekuk, satu sampai Cikarang
Nuzul juga mengapresiasi komitmen Bupati Dian Rahmat Yanuar yang dalam pidato pelantikannya menyatakan akan merangkul semua pihak tanpa lagi membedakan latar belakang dukungan pada Pilkada lalu.
“Itu pernyataan yang baik dan patut diapresiasi. Tapi jangan cuma jadi janji manis. Harus dibuktikan dalam langkah nyata, termasuk dalam proses mutasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, memberikan ruang bagi pihak yang turut berjuang dalam Pilkada adalah hal wajar. Namun, menjadikan birokrasi sebagai ajang balas dendam terhadap pihak yang berbeda pilihan justru akan merusak tatanan pemerintahan.
“Jangan sampai birokrasi dipecah hanya karena perbedaan politik masa lalu. Mutasi harus menjadi momentum pembenahan, bukan pelampiasan,” pungkasnya.
Rencana mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Kuningan disebut-sebut akan segera direalisasikan sebagai bagian dari langkah awal reformasi birokrasi oleh pemerintahan baru.
