KUNINGAN – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menegaskan pentingnya menjaga integritas lembaga dewan terkait isu keterlibatan anggota dalam Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan seluruh anggota DPRD agar tidak melibatkan diri dalam pengelolaan maupun pelaksanaan program yang didanai pemerintah tersebut.
Menurut Nuzul, keterlibatan anggota DPRD dalam proyek pemerintah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 188 ayat (1) dan (2), secara tegas melarang anggota DPRD merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, maupun pegawai BUMN, BUMD, atau badan yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD.
“Sehubungan dengan ketentuan tersebut, kami mengingatkan agar seluruh anggota DPRD tidak mengelola atau terlibat dalam Proyek Makan Bergizi Gratis. Hal ini demi menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta integritas kelembagaan DPRD,” ujar Nuzul Rachdy, Senin (8/9).
Ia menjelaskan, hingga kini sinyalemen adanya anggota DPRD yang ikut terlibat dalam MBG belum dapat dibuktikan secara formal. Pasalnya, pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh yayasan, bukan langsung oleh individu atau lembaga pemerintahan.
“Sejauh ini saya belum melihat adanya anggota DPRD yang secara formal melaksanakan kegiatan MBG. Kalau memang ada temuan bahwa yayasan itu dikendalikan langsung oleh anggota dewan, PNS, ASN, TNI, atau Polri, barulah itu jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Nuzul menambahkan, DPRD memiliki fungsi utama sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan anggaran, bukan pelaksana proyek pemerintah. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian semua pihak dalam menanggapi isu ini serta menghindari tuduhan tanpa bukti konkret.
