KUNINGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan memberikan pandangan kritis dan filosofis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (4/7/2025).
Melalui juru bicaranya, Lia Yulianengsih, Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen strategis lima tahunan tersebut. Namun lebih dari itu, fraksi berlambang banteng moncong putih itu menekankan bahwa RPJMD tak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi ruh politik yang hidup dan berpihak pada rakyat.
“RPJMD ini harus menjadi titik temu antara visi Bupati dan nilai-nilai ideologis Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegas Lia.
Fraksi PDIP menilai bahwa semangat Kuningan Melesat—akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh—harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang berpijak pada ideologi kerakyatan, bukan sekadar slogan.
“Kami melihat keselarasan antara semangat akseleratif dalam Melesat dengan Trisakti. Tapi ini tak cukup simbolik, harus menyatu dalam strategi, indikator, dan prioritas pembangunan,” tambah Lia.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi PDIP juga menyoroti sejumlah isu krusial melalui pertanyaan resmi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, antara lain:
Strategi mempertahankan lahan pertanian dan kehutanan demi ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan pedesaan.
Kejelasan revisi RTRW daerah yang hingga kini masih menunggu harmonisasi dengan provinsi.
Transparansi data pendidikan, khususnya PAUD, serta pembiayaannya.
Progres dan dampak pembangunan 100 alun-alun terhadap pariwisata dan ekonomi lokal.
Produksi komoditas strategis seperti cabai dan bawang oleh petani lokal.
Dampak sosial dari pemberhentian 34.000 penerima bansos, serta mitigasi pemerintah daerah.
Menurut Fraksi PDIP, dokumen RPJMD harus bersifat terbuka terhadap aspirasi publik dan tidak menjadi monolog kepala daerah semata. “RPJMD harus menjadi produk politik strategis yang dapat didialogkan dan dikritisi demi kepentingan masyarakat luas,” ucap Lia.
Menutup pandangannya, Fraksi PDIP menyatakan komitmen penuh untuk terus mengawal penyempurnaan RPJMD agar benar-benar menjadi instrumen perubahan.
“Kami ingin memastikan RPJMD ini bukan daftar keinginan elitis, tetapi peta jalan politik yang jujur, etis, dan menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.(Red)
