KUNINGAN – Kabupaten Kuningan dipilih sebagai daerah pertama peluncuran pilot program linieritas pengentasan kemiskinan yang digagas oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Senin (21/4/2025). Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko.
Program ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara Bupati Kuningan dan BP Taskin RI. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Kuningan masih menempati posisi kedua daerah termiskin di Jawa Barat, sehingga membutuhkan intervensi strategis dari pemerintah pusat.
Budiman menilai Kuningan memiliki potensi besar di sektor pertanian yang bisa dikembangkan menjadi industri berbasis kerakyatan. “Wilayah ini agraris, namun potensinya bisa didorong naik kelas menjadi industri pertanian yang memberdayakan masyarakat,” ujarnya saat berdialog dengan warga di Desa/Kecamatan Cimahi.
Ia menambahkan, BP Taskin RI akan terus mengunjungi wilayah-wilayah miskin untuk memahami permasalahan secara langsung serta menggali potensi lokal yang bisa dioptimalkan demi mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dalam tinjauannya di Desa Cimahi, Budiman melihat masih banyak warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar serta teknologi.
“Upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pertanian. Harus menyentuh juga sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat seperti UMKM dan industri rumah tangga,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, BP Taskin juga mendemonstrasikan teknologi drone pertanian yang dirancang untuk membantu petani dalam menyemprot pupuk dan insektisida secara efisien. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional pertanian. “Ini bagian dari strategi menciptakan petani yang lebih mandiri dan sejahtera,” tambah Budiman.
Bupati Kuningan menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di wilayahnya. Meski mengalami penurunan dari 12,78 persen di tahun 2022 menjadi 11,88 persen pada 2024, angka tersebut masih di atas rata-rata Jawa Barat (7,46 persen) dan nasional (8,57 persen).
“Penanganan kemiskinan harus melibatkan kolaborasi banyak pihak. Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap dukungan program dari pemerintah pusat mampu memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar warga miskin di Kuningan merupakan kelompok yang tidak atau belum bekerja (69,26 persen), disusul buruh harian lepas (11,96 persen), pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen).
Kecamatan Cimahi menjadi salah satu wilayah prioritas pengentasan kemiskinan, dengan komposisi penduduk miskin didominasi oleh mereka yang belum bekerja (62,26 persen), pedagang kecil (13,26 persen), petani (11,14 persen), dan pekerja lepas (9,01 persen).
Kegiatan Budiman di Kuningan diawali dengan kunjungan ke SD Mekarjaya, dilanjutkan dengan meninjau pameran UMKM di Desa Cimahi, berdialog dengan masyarakat, perangkat desa, hingga mengunjungi rumah warga yang tidak layak huni.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan pengukuhan kepengurusan Bakti Taskin se-Indonesia secara virtual oleh Budiman Sudjatmiko dari Teras Pendopo. Hj. Ela Helayati, S.Sos resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bakti Taskin Kabupaten Kuningan.
