KUNINGAN– Hari Bhayangkara ke‑79 yang digelar megah di Monas, Jakarta, menyimpan pesan tak biasa: Polri kini tak hanya hadir sebagai pengaman aksi buruh, tapi juga sebagai mitra nyata dalam menjaga keberlanjutan pekerjaan.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea yang juga menjabat sebagai Penasihat Kapolri mengapresiasi langkah Polri yang disebutnya “melampaui ekspektasi”. Menurutnya, kini ribuan buruh terdampak PHK tak hanya disemangati dengan pidato, tapi juga langsung difasilitasi untuk bekerja kembali.
Sejak Januari 2025, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan, pusat aduan dan mediasi untuk buruh. Bagi banyak pekerja, langkah ini terbilang baru: lembaga kepolisian hadir bukan sebagai pihak yang menjaga ketertiban saat demo saja, melainkan juga sebagai fasilitator yang proaktif.
“Langkah Polri ini bikin buruh merasa tak lagi sendirian saat kena PHK,” ujar Andi Gani.
Data terbaru menunjukkan, berkat kerja sama Polri dan KSPSI, sudah ada 700 buruh korban PHK yang resmi disalurkan ke beberapa perusahaan. Jumlah ini disebut baru tahap awal; berikutnya, Polri dan KSPSI menargetkan 1.500 buruh tambahan, dan total membuka hingga 35.000 peluang kerja.
Lebih penting lagi, pekerjaan yang ditawarkan mayoritas berstatus tetap, bukan outsourcing, sehingga memberi rasa aman bagi buruh dan keluarganya.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk transformasi Polri menjadi institusi yang lebih dekat dengan persoalan rakyat sehari-hari. “Dulu polisi identik dengan pengamanan demo, sekarang mereka juga jadi solusi bagi buruh yang kena PHK,” tambah Andi Gani.
Selain menyalurkan pekerjaan, KSPSI juga menyediakan tempat tinggal sementara bagi buruh yang harus pindah kota, agar proses adaptasi berjalan lebih lancar.
Pengamat ketenagakerjaan menilai, langkah ini positif namun harus dijaga konsistensinya. Ke depan, kolaborasi serikat pekerja, perusahaan, pemerintah daerah, dan Polri perlu diperkuat agar buruh yang kehilangan pekerjaan tak hanya dapat kerja baru, tapi juga bisa meningkatkan keterampilan.
