KUNINGAN – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengeluarkan pernyataan tegas terkait mutasi pejabat eselon 2 pasca-pilkada. Dalam komentarnya yang mengejutkan, ia meminta agar uji kompetensi tidak hanya jadi formalitas, tapi benar-benar menentukan siapa yang layak duduk di jabatan strategis.
“Pilkada sudah selesai, sekarang waktunya kerja profesional!” ujar Nuzul lantang saat diwawancarai usai meninjau langsung proses uji kompetensi di BKPSDM, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, mutasi jabatan kali ini sangat krusial karena dilakukan di masa transisi kepemimpinan. Ia mendorong prinsip the right man on the right job diterapkan secara nyata, bukan hanya jargon.
“Kalau hasil uji kompetensinya gak diumumin, nanti publik curiga! Jangan sampai mutasi ini cuma berdasarkan selera atau kedekatan,” tegasnya, mengkritisi potensi intervensi subjektif dalam penempatan jabatan.
Lebih lanjut, Nuzul menilai pentingnya transparansi agar publik bisa ikut mengawal proses yang menyangkut masa depan birokrasi Kuningan.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kuningan, Ucu Suryana, menegaskan bahwa proses mutasi didasari pemetaan kinerja dan evaluasi menyeluruh. Ia memastikan, uji kompetensi dilakukan untuk menjamin pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Tapi keputusan akhir tetap di tangan bupati,” ujarnya, menandaskan bahwa pemimpin daerah memiliki hak prerogatif, meskipun sudah ada proses penilaian objektif.
Dengan pernyataan keras Ketua DPRD dan sorotan terhadap proses mutasi ini, publik kini menunggu: Akankah penempatan pejabat di era kepemimpinan baru benar-benar sesuai kompetensi, atau hanya soal koneksi?
