KUNINGAN – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kuningan angkat bicara soal aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Pendopo Kabupaten, belum lama ini. Mereka menyatakan dukungan terhadap kebijakan penataan kota oleh Pemerintah Daerah, namun juga mengingatkan perlunya pendekatan yang lebih dialogis dan empatik.
Ketua PC GP Ansor Kuningan, Cak Imin, menyebut relokasi PKL ke kawasan Puspa Siliwangi adalah langkah strategis untuk menata ruang kota dan menyediakan tempat usaha yang lebih representatif. Namun, ia juga mengakui bahwa keresahan sebagian pedagang harus dihargai dan dijawab secara manusiawi.
“Relokasi ini bukan penggusuran, melainkan penataan. Pemerintah sudah membuka ruang evaluasi dan menyiapkan skema pendampingan. Tapi proses ini harus terus dikawal agar tetap adil dan transparan,” ujarnya, Minggu (14/7/2025).
Hal senada disampaikan Sekretaris GP Ansor Kuningan, M. Apip Firmansyah. Menurutnya, penataan bukan hanya soal lokasi berdagang, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat. Ia mengapresiasi langkah Pemda yang telah menyiapkan skema lanjutan seperti insentif usaha, penguatan koperasi, dan zona dagang alternatif.
“Yang perlu ditegaskan, relokasi bukan akhir, tapi awal dari pembinaan. Ini harus dikomunikasikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara GP Ansor, Caesar Dzikri Ryansyah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian gerakan rakyat dan menghindari politisasi isu.
“Semangat kritis itu baik, tapi mari tetap elegan. Kita jangan terjebak dalam narasi yang menyederhanakan persoalan. Penataan kota bukanlah kejahatan, tapi cara menuju keadilan yang lebih tertata,” katanya.
GP Ansor Kuningan menyerukan agar Pemerintah Daerah terus membuka ruang diskusi dan menyusun peta jalan penataan PKL yang progresif—jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Mereka juga mengajak masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara aspirasi dan solusi.
“Kemajuan tidak bisa dibangun hanya dengan tuntutan keras, tapi juga tak boleh dibangun dengan menutup telinga. Kuningan butuh ketertiban, tapi juga harus tetap mendengarkan rakyat,” tutup Cak Imin.(Red)
