KUNINGAN – Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) bertajuk “Kuningan Caang” senilai Rp117,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 kini tengah disorot aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan telah memulai penyelidikan awal terkait dugaan ketidaksesuaian antara kontrak dan pelaksanaan fisik proyek tersebut di lapangan.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuningan, Dyofa Yudhistira, membenarkan bahwa timnya tengah mengumpulkan bahan keterangan dan data sebagai bagian dari proses penyelidikan. “Kami sedang dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan. Pemeriksaan lapangan terhadap lima paket pekerjaan sudah dilakukan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata,” ujarnya.
Meski masih dalam tahap awal, Dyofa tidak menutup kemungkinan penyelidikan ini akan meningkat menjadi penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, mengaku belum mengetahui adanya penyelidikan tersebut. “Saya belum tahu. Kita hormati saja proses hukumnya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).
Berbeda halnya dengan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang justru menegaskan bahwa sejak awal proyek ini memang menuai pertanyaan. “Dari awal proyek ini sudah menjadi perhatian. Kami bahkan sempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena banyak yang tidak beres. Maka ketika sekarang Kejaksaan melakukan penyelidikan, itu langkah yang tepat,” kata Nuzul, Selasa (22/7).
Ia mengkritisi proses proyek yang sejak perencanaan dinilai sudah bermasalah. “Proyek ini seperti bayi cacat dalam kandungan, dari proses awal sudah bermasalah. Hasilnya pun kita lihat sendiri, tidak maksimal,” lanjutnya.
Nuzul mengimbau semua pihak yang terlibat untuk kooperatif dan mendukung proses hukum. “Kami berharap siapa pun yang mengetahui atau terlibat dalam proyek ini bisa bersikap terbuka. Ini uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.(Red)
