KUNINGAN– Suhu birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuningan kian menghangat. Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang telah lama lowong kini memasuki tahap penentuan. Dari belasan pejabat eselon II yang bersaing dalam seleksi, muncul tiga nama yang disebut paling berpeluang menempati kursi tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kuningan.
Ketiga nama tersebut adalah U. Kusmana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Deni Hamdani, Sekretaris DPRD Kuningan, dan Wahyu Hidayah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda. Ketiganya merupakan figur dengan pengalaman panjang dan reputasi baik di lingkup birokrasi daerah.
U. Kusmana dikenal lewat gebrakannya di dunia pendidikan, Deni Hamdani memiliki pemahaman mendalam soal hubungan eksekutif-legislatif, sementara Wahyu Hidayah dinilai unggul dari sisi pengalaman karena sudah menjalankan fungsi Sekda selama masa transisi pemerintahan.
Meski rumor dan spekulasi mengenai siapa yang paling unggul kian berembus, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan memilih untuk tidak banyak berkomentar. Sekretaris BKPSDM, Dodi Sudiana, memastikan bahwa proses seleksi saat ini sedang berjalan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Prosesnya masih berjalan. Saat ini sedang dilakukan verifikasi dan penilaian manajemen talenta di BKN. Kita tunggu hasil akhirnya,” ujar Dodi singkat.
Menurutnya, tahapan di BKN akan menghasilkan tiga besar kandidat dengan nilai tertinggi, berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta hasil asesmen. Ketiga nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk dipilih satu yang akan diusulkan pelantikannya ke Gubernur Jawa Barat melalui BKD Provinsi Jawa Barat.
“Setelah hasil dari BKN keluar, Pak Bupati akan menentukan satu nama untuk diajukan pelantikan,” jelasnya.
Jika proses di tingkat pusat berjalan sesuai jadwal, nama Sekda definitif Kuningan diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Jabatan ini dianggap sangat strategis karena menjadi penghubung utama antara kepala daerah dan seluruh perangkat birokrasi di bawahnya.
Keputusan Bupati Dian Rachmat Yanuar menjadi kunci akhir dalam menentukan arah kebijakan manajemen ASN ke depan. Publik menaruh harapan agar sosok yang terpilih nantinya mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik.
