KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berbasis aspirasi masyarakat melalui program NGOPI PAGI (Ngobrol Bareng Bupati untuk Gali Informasi), yang kini memasuki edisi ketiga. Kegiatan kali ini digelar di Wisata Petik Jambu Kristal Pak Kebon, Desa Geresik, Kecamatan Ciawigebang, pada Selasa (1/7).
Berbeda dari pertemuan resmi yang kaku, NGOPI PAGI dikemas dalam suasana santai namun penuh substansi. Para kepala desa (kuwu) dari enam kecamatan—Ciawigebang, Cidahu, Cipicung, Kalimanggis, Lebakwangi, dan Maleber—berkesempatan menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa kepada Bupati dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, SH., M.Kn, menegaskan pentingnya dialog terbuka ini untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
“Kami ingin memastikan pembangunan di desa sejalan dengan visi besar Kuningan Melesat, mendukung Jawa Barat Istimewa, dan selaras dengan Nawa Cita dari Presiden. Semuanya harus satu arah,” ujar Bupati Dian.
Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya duduk di balik meja, tetapi harus aktif turun ke lapangan, mendengarkan langsung suara masyarakat.
Berbagai masukan mencuat dalam forum, seperti keterbatasan alat pertanian, minimnya fasilitas kesehatan, serta permintaan mobil siaga untuk desa. Untuk itu, Pemkab Kuningan menghadirkan perwakilan dari sejumlah OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Pertanian, Lingkungan Hidup, hingga Bappeda dan Inspektorat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kuningan menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi. “Kami hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk menindaklanjuti secara konkret dan terukur,” tegasnya.
Program NGOPI PAGI sendiri akan terus berlanjut menyapa desa-desa lain di Kabupaten Kuningan secara bertahap berdasarkan zona daerah pemilihan (Dapil). Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap desa tidak hanya merasa didengar, tetapi juga didampingi secara langsung dalam menghadapi tantangan pembangunan.(Red)
