KUNINGAN — Suasana internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan mulai memanas menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab). Langkah Dewan Kehormatan Cabang memanggil Ketua DPAC Kecamatan Jalaksana, Mas’an Kanta, pada 17 September 2026 langsung menuai perhatian serius dari internal partai.
Wakil BPOKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, Tita Andrie, mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut. Ia menduga ada upaya pihak tertentu untuk mengunci dukungan sekaligus menjegal kandidat lain.
Sebelum menyampaikan persoalan ini ke publik, Tita terlebih dahulu mengklarifikasi tiga pejabat strategis DPC. Langkah tersebut ia tempuh guna memastikan kebenaran pemanggilan serta laporan Kepala BPOKK yang menjadi dasarnya.
”Saya sengaja melakukan klarifikasi terlebih dahulu karena saya tidak ingin berbicara berdasarkan kabar atau dugaan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai adanya proses tersebut, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, terutama karena waktunya berdekatan dengan tahapan menuju Muscab,” tegas Tita.
Tita menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati kewenangan Dewan Kehormatan. Namun, ia menyayangkan jika proses hukum organisasi ini bergulir menjelang momentum politik internal.
Ia menyoroti pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyasar keharmonisan pengurus DPAC dan para Ketua Ranting se-Kecamatan Jalaksana. Selain itu, Tita mengantongi informasi terkait adanya pertemuan khusus pengurus DPC dengan beberapa Ketua Ranting di kawasan Jalan Baru Lingkar Timur Kuningan pada akhir Juli lalu.
”Rangkaian peristiwa ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab. Apakah persoalan di Jalaksana sedang diselesaikan demi kepentingan organisasi, atau sedang diarahkan untuk membentuk alasan tertentu menjelang Muscab? Jangan sampai proses yang seharusnya objektif justru menjadi instrumen untuk mengatur arah dukungan,” ujarnya.
Sebagai Wakil BPOKK, Tita mengingatkan jajaran pengurus agar tidak menggunakan instrumen partai demi mengamankan skenario calon tunggal. Ia khawatir isu internal sengaja dibesarkan untuk melengserkan Ketua DPAC yang berbeda arah dukungan.
”Jangan sampai Muscab hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan kandidat yang sejak awal sudah dikondisikan menjadi calon tunggal. Kalau memang ada dukungan, biarkan dukungan itu lahir secara bebas, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, Tita meminta agar polemik di Jalaksana tidak menjadi preseden buruk bagi DPAC lain di Kabupaten Kuningan. Pihaknya berharap Muscab mendatang menjadi ruang demokrasi yang sehat bagi seluruh kader.
”Kondusivitas bukan berarti semua orang harus diam dan mengikuti satu arah. Kondusivitas justru lahir ketika setiap persoalan diselesaikan secara adil. Muscab harus menjadi ruang demokrasi organisasi yang sehat, bukan arena untuk mengunci dukungan atau menjegal calon lain,” pungkas Tita.(ale)
