KUNINGAN – Menanggapi keluhan masyarakat melalui gerakan viral “Stop Tot Tot Wuk Wuk” di media sosial, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan sementara penggunaan sirene dan lampu rotator (strobo) untuk kendaraan pengawal pejabat. Kebijakan ini bersifat evaluatif dan bertujuan mengembalikan ketertiban berlalu lintas, dengan penggunaan sirene yang lebih bijak dan sesuai kebutuhan mendesak sebagaimana diatur undang-undang.
Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti instruksi tersebut di wilayah hukum Polres Kuningan.
“Kami akan melaksanakan arahan Mabes Polri, khususnya Korlantas. Untuk sementara waktu, penggunaan sirene dan strobo dibekukan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Meski demikian, Kapolres menekankan bahwa pengawalan tetap dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas. Situasi darurat seperti menuju tempat kejadian perkara (TKP), mengurai arus lalu lintas, atau memberikan akses kepada kendaraan prioritas tetap diprioritaskan.
“Dalam kondisi tertentu, seperti emergency, sirene dan strobo masih bisa digunakan petugas. Kendaraan prioritas seperti ambulans dan pemadam kebakaran juga tetap diperbolehkan sesuai undang-undang,” jelasnya.
Menurut Kapolres, kebijakan ini adalah bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang merasa terganggu oleh penggunaan sirene dan strobo secara berlebihan.
“Sampai kapan kebijakan ini berlaku, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan Polri. Untuk pengawalan yang tidak masuk kategori prioritas, kami tidak akan lagi menggunakan sirene atau strobo. Bahkan saat lampu merah, petugas akan berhenti seperti pengendara lainnya,” tegasnya.
Terkait pengawalan pejabat daerah, Kapolres memastikan pelaksanaannya kini lebih sederhana. “Jika tidak mendesak, pengawalan tetap dilakukan tanpa penggunaan sirene maupun strobo yang mencolok,” pungkasnya.
