KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, saat menerima kunjungan perwakilan Komisi Nasional Disabilitas di ruang kerjanya, Rabu (3/9). Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Wabup Tuti menegaskan bahwa Kuningan sejak lama telah membuka ruang luas bagi penyandang disabilitas untuk berkiprah, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
“Sejarah panjang Kuningan sudah membuktikan, teman-teman disabilitas kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Bahkan hingga puluhan orang bisa berkarier di ASN, PPPK, maupun sektor swasta,” ujarnya.
Menurutnya, kesempatan yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah. Meski regulasi nasional belum sepenuhnya mendukung, Kuningan berani mengambil langkah progresif yang patut dijadikan teladan bagi daerah lain.
“Kami di Kuningan meyakini bahwa ketika peluang itu dibuka, penyandang disabilitas bisa membuktikan kapasitasnya. Ini bukan soal belas kasihan, tapi soal hak yang memang harus dipenuhi,” tegasnya.
Diskusi juga menyoroti pentingnya membuka akses pendidikan lebih luas sebagai fondasi utama pemberdayaan. Dengan pendidikan yang memadai, penyandang disabilitas akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
“Kami ingin ke depan lebih baik lagi. Tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga pendidikan, pemberdayaan, dan kemandirian teman-teman disabilitas. Itu komitmen kami,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Herman Koswara, memberikan apresiasi tinggi atas langkah Kuningan. Ia menilai kebijakan Pemkab Kuningan sangat jarang ditemui di daerah lain dan layak menjadi inspirasi nasional.
“Kami menemukan fakta bahwa hampir 30 penyandang disabilitas diberi kesempatan berkarier di ASN, PPPK, maupun sektor swasta. Ini wujud nyata komitmen yang perlu ditiru daerah lain. Kuningan telah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bisa diberikan peran hingga level tinggi dalam pemerintahan,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Kabupaten Kuningan diharapkan terus memperluas peluang dan akses bagi penyandang disabilitas, sehingga menjadi daerah inklusif yang benar-benar ramah bagi semua warganya.
