Kuningan – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, angkat bicara soal isu mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Kuningan yang belakangan ini memicu perbincangan publik. Beredarnya draft mutasi yang diduga bocor ke publik memunculkan spekulasi adanya aroma balas dendam politik di balik rotasi pejabat tersebut.
Menurut Rana, mutasi seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan profesionalisme, bukan karena motif politik.
“Kalau mutasi ini didorong oleh keinginan untuk ‘menghabisi’ lawan politik, maka itu sangat berbahaya. Bupati terpilih tetap harus menjalin sinergi dengan semua pihak, termasuk DPRD, yang di dalamnya ada partai pengusung rival saat Pilkada,” kata Rana saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (10/6/2025).
Rana menekankan, bupati memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Karena itu, penempatan pejabat struktural—baik eselon II, III, maupun IV—harus mengacu pada kompetensi dan rekam jejak kinerja.
“Pak Bupati itu mantan Sekda, tentu sangat tahu kualitas SDM yang ada. Kalau orang itu selama ini serapannya bagus, kinerjanya bagus, kenapa harus digeser? Apalagi kalau hanya karena alasan politik,” tegasnya.
Terkait posisi Sekda yang belum definitif hingga kini, Rana berharap proses panjang tersebut berujung pada keputusan yang objektif dan mampu memuaskan publik.
“Masyarakat bisa membaca motif di balik mutasi. Apakah karena prestasi, atau karena pragmatisme politik. Semua terbaca. Dan itu akan menimbulkan penilaian,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Rana mengingatkan agar kekuasaan tidak dijadikan alat untuk memutus hubungan dengan rakyat.
