KUNINGAN – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan pilar ketahanan pangan di tingkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi BUMDes se-Kabupaten Kuningan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, kemarin.
“Kita harus mengubah mindset dari pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa. Direktur BUMDes sejati adalah entrepreneur sejati, yang mampu melihat masalah sebagai peluang dan mengubah tantangan menjadi sumber pendapatan,” tegasnya.
Menurutnya, BUMDes tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima atau pengelola bantuan pemerintah, melainkan harus menjadi lembaga bisnis produktif, kreatif, dan berorientasi pada keuntungan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam arah kebijakan pembangunan desa, Wahyu menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMDes dan kelompok tani (Gapoktan) untuk mendukung agenda ketahanan pangan berkelanjutan. Pemerintah daerah saat ini tengah memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Bank Pupuk Desa.
“Ada Gapoktan yang bisa berkolaborasi dengan BUMDes karena sekarang menjadi titik serah penyaluran pupuk bersubsidi. Pak Bupati memiliki program Bank Pupuk dengan skema penebusan Rp2 juta agar Gapoktan bisa bekerja sama dengan koperasi desa dan BUMDes,” jelasnya.
Melalui sinergi tersebut, BUMDes diharapkan berperan aktif dalam penyediaan dan distribusi pupuk di tingkat desa, sekaligus memperkuat rantai pasok pertanian lokal.
Wahyu juga mengapresiasi kebijakan alokasi 20 persen dana BUMDes untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang). Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan melalui usaha produktif dan kolaboratif.
“Kami sangat terbantu dengan adanya dana 20 persen BUMDes untuk Ketapang. Ini bentuk nyata bahwa desa menjadi bagian integral dari sistem ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kuningan tengah menyiapkan surat edaran Bupati agar seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kuningan mengutamakan bahan pangan lokal.
“Dapur MBG akan diarahkan untuk memanfaatkan hasil bumi wilayahnya sendiri, seperti beras dan sayur yang disediakan BUMDes setempat. Dengan begitu, ekonomi berputar di desa dan ketahanan pangan makin kuat,” pungkasnya.
