KUNINGANid — Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan berlangsung tak biasa. Alih-alih hanya menjadi agenda formal, kegiatan ini justru diwarnai aksi sosial yang langsung menyasar masyarakat.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa politik tak melulu soal kekuasaan, tetapi juga tentang kepedulian dan kehadiran nyata di tengah rakyat.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPW PDIP Jawa Barat, Bedi Budiman, menegaskan bahwa konsep kegiatan ini merupakan arahan dari pimpinan partai di tingkat provinsi.
Ia menyebut, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan agar setiap kegiatan partai membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jadi bukan hanya penyerahan SK, tapi kita hadir, melihat kondisi warga, berdialog, sekaligus memberikan bantuan,” ujar Bedi.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai bantuan disalurkan. Mulai dari paket sembako, bantuan untuk korban rumah ambruk, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Yang menarik, kegiatan ini juga melibatkan ratusan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan, mempertegas komitmen inklusivitas partai.
Bedi menilai, setelah kepengurusan resmi terbentuk, kerja-kerja nyata harus segera dilakukan. Terlebih, kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat.
“PDIP harus hadir sebagai solusi, membantu meringankan beban rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kuningan, Nuzul Rachdy, menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti di seremoni semata.
“Kami ingin menunjukkan bahwa politik itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan ini sekitar 100 penyandang disabilitas menerima bantuan. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada kader dan warga yang terdampak musibah, termasuk kebakaran dan kondisi rumah yang tidak layak huni.
Program rutilahu pun menyasar warga di wilayah Darma dengan pemberian material bangunan.
“Ini bentuk gotong royong. Politik harus hadir memberi solusi, bukan hanya janji,” pungkas Nuzul.
Dengan konsep ini, PDIP Kuningan mencoba menegaskan wajah politik yang lebih dekat dengan rakyat—tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.(ale)
