KUNINGANid – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Rana Suparman, menyoroti temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dana pendidikan yang nilainya mencapai sekitar Rp8,6 miliar. Ia menilai persoalan tersebut harus dibuka secara transparan dan ditelusuri hingga ke aliran dana yang sebenarnya.
Pernyataan itu disampaikan Rana saat dimintai tanggapan terkait polemik dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang menjadi sorotan publik, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, angka Rp8,6 miliar yang mencuat saat ini merupakan nilai yang sudah teridentifikasi dalam laporan pemeriksaan. Namun, ia mengingatkan kemungkinan masih adanya potensi lain yang belum terungkap.
“Yang muncul sekarang itu angka yang sudah ketahuan dan diperiksa. Tapi yang belum terdeteksi ini yang perlu diwaspadai. Publik tentu ingin data yang konkret, bukan sekadar asumsi,” ujarnya.
Baca juga: Kok Bisa Lebih Cepat? 78% Sawah di Kuningan Sudah Panen Duluan
Rana mengibaratkan persoalan tersebut seperti aliran yang tak terkendali. Jika satu titik bermasalah, bukan tidak mungkin merembet ke bagian lain.
“Kalau ada satu titik yang tercium tidak beres, biasanya bisa berdampak ke tempat lain. Ini yang harus dikaji secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menyinggung momentum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan.
Rana mendorong adanya langkah serius dari pemerintah daerah untuk melakukan “bersih-bersih” sistem, baik dari sisi pengelolaan maupun pengawasan anggaran.
“Pemerintahan harus berani membersihkan diri. Ini untuk kepentingan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan jika ada penyimpangan,” tegasnya.
Baca juga: Harga Melambung Tak Masuk Akal, Proyek Kuningan Caang Tuai Kecurigaan
Selain itu, ia menekankan pentingnya standar operasional yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kalau sistemnya lemah dan pengawasannya tidak jalan, potensi kejadian berulang sangat besar. Maka harus ada perbaikan sistem sekaligus penguatan kontrol,” jelasnya.
Terkait pengembalian TGR, Rana mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan. Ia mengingatkan agar jangan sampai pengembalian justru mengorbankan program lain yang menyentuh masyarakat.
“Kalau diambil dari APBD, program apa yang akan dikorbankan? Ini harus jelas. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” katanya.
Baca juga: PAD Kuningan 2025 Hanya 79 Persen, Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi
Ia juga menegaskan pentingnya penelusuran aliran dana untuk memastikan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum atau tidak. Menurutnya, hal itu menjadi ranah aparat penegak hukum setelah temuan administratif dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Yang paling penting sekarang, telusuri aliran dananya ke mana. Kalau ada indikasi pidana, tentu harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Rana menambahkan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang utuh terkait keberadaan dana tersebut. Kondisi itu, kata dia, memicu spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau tidak ada penjelasan, wajar publik bertanya-tanya. Bahkan bisa berkembang ke mana-mana. Ini yang harus segera diluruskan,” pungkasnya.(ale)
