KUNINGANid – Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2025 menyisakan catatan serius. Di balik capaian pendapatan daerah yang terlihat tinggi, fakta menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru belum mampu mencapai target yang ditetapkan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kuningan, Senin (30/3), terungkap bahwa realisasi PAD hanya mencapai 79,30 persen atau sekitar Rp379 miliar dari target Rp479 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri masih jauh dari harapan.
Sementara itu, total pendapatan daerah memang tampak cukup baik dengan realisasi 93,50 persen atau Rp2,641 triliun dari target Rp2,825 triliun. Namun, capaian tersebut ditopang dominan oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,214 triliun atau 96,41 persen.
Kondisi ini menegaskan satu hal: ketergantungan fiskal Kuningan terhadap pusat masih tinggi.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengakui bahwa optimalisasi PAD menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah ke depan.
“PAD masih perlu terus ditingkatkan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” ujar Bupati
Baca juga : TGR Fantastis di Kuningan, Pengamat Hukum: DPRD Jangan Diam, Bongkar Sampai Tuntas!
Di sisi pengeluaran, Pemkab Kuningan menganggarkan belanja sebesar Rp2,91 triliun dengan realisasi Rp2,69 triliun atau 92,37 persen.
Rinciannya meliputi: Belanja operasi: Rp2,01 triliun (90,44%), Belanja modal: Rp172 miliar (95%), Belanja tidak terduga: Rp11,96 miliar (99,68%), Belanja transfer: Rp492,35 miliar (99,96%).
Meski realisasi belanja cukup tinggi, pemerintah daerah tetap mengalami defisit anggaran. Dari rencana Rp94 miliar, defisit yang terjadi mencapai Rp54 miliar atau 58,34 persen.
Baca juga: Skandal TGR Miliaran di Dinas Pendidikan Kuningan, DPRD: Segera Bayar atau Hadapi Konsekuensi!
Untuk menutup celah fiskal tersebut, Pemkab Kuningan mengandalkan pembiayaan daerah dengan realisasi Rp92 miliar.
Sumber pembiayaan berasal dari: SiLPA tahun sebelumnya: Rp20 miliar, Pinjaman daerah: Rp97 miliar
Pinjaman tersebut terdiri dari: Jangka pendek: Rp25 miliar, Jangka menengah: Rp74 miliar.
Di saat bersamaan, pemerintah juga tetap membayar cicilan pokok utang sebesar Rp25 miliar.
Langkah ini menunjukkan bahwa utang masih menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah.
Baca juga: Kenapa Tunjangan DPRD Kuningan Dihentikan? Ini Penjelasan Resmi BPKAD
Dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp37 miliar, Pemkab Kuningan berencana menggunakannya untuk mendukung pembiayaan tahun berikutnya.
Namun, persoalan mendasar tetap belum terjawab: rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Kuningan berpotensi menghadapi tekanan fiskal jangka panjang, terutama ketika transfer pusat mengalami perubahan kebijakan.(ale)
