Kuninganid – Rencana penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali jadi perbincangan hangat. Isu promosi, rotasi, hingga mutasi pejabat dari eselon II, III, sampai IV berembus kencang dan memantik ragam spekulasi.
Pengamat kebijakan publik Soejarwo—akrab disapa Mang Ewo—menilai dinamika tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, pergeseran jabatan merupakan mekanisme normal dalam organisasi pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kebutuhan pimpinan daerah.
“Jangan dibuat seolah-olah sakral apalagi jadi momok. Mutasi itu alat manajemen untuk memastikan program bupati dan wakil bupati bisa jalan,” kata Mang Ewo, Rabu (11/2/2026).
https://kuninganid.com/pejabat-eselon-ii-dipanggil-pendopo-mutasi-kuningan/
Ia menegaskan, publik perlu memahami bahwa duet kepala daerah punya target kerja yang harus dicapai. Karena itu, penempatan orang di jabatan strategis menjadi kunci percepatan.
“Kalau pimpinan merasa perlu penyegaran demi akselerasi, ya itu sah-sah saja. Yang dinilai kan kinerja dan kecocokan dengan arah kebijakan,” ujarnya.
Pernyataan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang sebelumnya memberi sinyal mutasi akan dilakukan sebelum bulan puasa turut mempersempit ruang waktu. Jika mengacu kalender, praktis hanya menyisakan hitungan hari.
Namun Mang Ewo mengingatkan, waktu pelaksanaan bukanlah substansi utama. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan itu menjawab kebutuhan organisasi.
“Cepat atau lambat, itu wilayah prerogatif bupati. Tidak bisa ditekan oleh rumor atau bisik-bisik politik,” tegasnya.
Lebih jauh, Mang Ewo menyoroti cara pandang sebagian birokrat yang kerap mengaitkan perpindahan jabatan dengan keberuntungan atau bahkan hukuman. Menurutnya, paradigma seperti itu harus diubah.
“Pejabat jangan merasa kurang beruntung atau dihukum ketika dipindahkan dari posisi yang dianggap nyaman ke tempat yang dinilai kurang bergengsi. Itu bukan logika birokrasi profesional,” katanya.
Dalam organisasi pemerintahan, sambung dia, setiap posisi memiliki peran penting. Ukuran utamanya adalah kontribusi terhadap pelayanan publik, bukan prestise jabatan.
“Kalau orientasinya kerja dan pengabdian, di mana pun ditempatkan mestinya tetap siap. Jangan ukur jabatan dari gengsinya,” ucap Mang Ewo.
Terkait siapa saja yang bakal “tersentuh”, terutama di level eselon II, ia menyebut hampir mustahil ditebak. Menurutnya, daftar nama biasanya sudah berada di tangan orang nomor satu di Kuningan.
“Pasti sudah ada di saku bupati. Orang luar boleh berspekulasi, tapi keputusan akhirnya tidak akan keluar dari sana,” tutupnya.(ale)
