KUNINGAN — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana mengevaluasi sejumlah program studi (prodi) yang menurutnya tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan rencana tersebut dalam Simposium Nasional Kependudukan (youtube Kemendiktisaintek) 2026 di Kabupaten Badung, Kamis (23/4/2026).
Badri menegaskan pemerintah akan segera mengeksekusi kebijakan ini. Ia meminta perguruan tinggi mulai memilah dan mengevaluasi program studi yang masih relevan dengan perkembangan industri.
Baca juga:
Bobotoh Bentangkan Spanduk ‘Shut Up KDM’, Soroti Isu Politik di Persib
Kasus Ferrari Kuningan: Dugaan Intimidasi, Aliran Dana, dan Pencabutan Laporan Janggal Terungkap
“Kami akan pilih dan pilah prodi. Jika tidak relevan, kami akan tutup untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan,” ujarnya.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara lulusan kampus dan kebutuhan dunia kerja. Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta sarjana. Namun, banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Karena itu, pemerintah akan mengarahkan kampus agar fokus pada bidang strategis. Beberapa sektor prioritas meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Baca juga:
Pengedar Narkoba Bekasi Ditangkap di Kuningan, Polisi Sita 33 Gram Sabu dan 46 Ekstasi
Pelajar SMK di Kuningan Jadi Korban Pembacokan Saat Tawuran, Polisi Lakukan Penyelidikan
Badri menambahkan pemerintah akan menyusun peta kebutuhan program studi masa depan bersama berbagai pihak. Dengan langkah ini, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi dunia kerja dan mampu bersaing di era industri modern.
