KUNINGANid – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kini memasuki fase penentuan. Munculnya 12 pejabat eselon IIIA yang lolos tiga besar dari berbagai perangkat daerah dinilai layak diapresiasi, namun sekaligus menjadi titik rawan yang mengundang sorotan publik.
Pengamat kebijakan publik, Soejarwo, menegaskan bahwa hasil seleksi berbasis manajemen talenta seharusnya benar-benar melahirkan figur terbaik, bukan sekadar “nama pesanan”.
“Ke-12 nama ini patut diapresiasi karena sudah melewati proses panjang. Tapi publik juga berhak memastikan, jangan sampai yang muncul justru bukan yang terbaik, melainkan yang ‘diinginkan’,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Seleksi JPT Kuningan Memanas, 12 Kandidat Terbaik Lolos Tiga Besar, Ini Daftarnya
Menurutnya, proses seleksi yang melibatkan lebih dari 60 pejabat eselon IIIA dan IIIB merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi. Apalagi panitia seleksi turut menggandeng unsur internal Pemkab dan akademisi dari perguruan tinggi di Jawa Barat.
Namun, justru karena prosesnya terlihat ideal, hasil akhirnya harus benar-benar mencerminkan kualitas, bukan kompromi.
“Kalau prosesnya sudah melibatkan pakar dan sistemnya berbasis merit, maka hasilnya harus steril dari intervensi. Jangan sampai publik mencium adanya ‘titipan’ dalam penentuan akhir,” tegasnya.
Baca juga: Haru Warnai Pelepasan 445 Jemaah Haji Kuningan Kloter 8, Doa dan Tangis Iringi Keberangkatan
Dalam analisisnya, Soejarwo kembali menyoroti empat nama yang dinilai paling kuat secara objektif, yakni inisial R, T, A, dan A
Ia menilai keempatnya memiliki kombinasi antara pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak yang relatif menonjol dibanding kandidat lain.
“Kalau konsisten dengan data dan kebutuhan organisasi, empat nama itu sangat rasional. Di luar itu, publik pasti akan mempertanyakan,” katanya.
Baca juga: 4 Varietas Tembakau Kuningan Kantongi Sertifikat Negara, Strategi Baru Dongkrak Daya Saing Petani
Lebih jauh, Soejarwo mengingatkan bahwa tantangan tidak berhenti pada proses seleksi. Kinerja pejabat terpilih nantinya akan langsung diuji oleh ekspektasi publik serta kepemimpinan daerah.
Ia bahkan mendorong Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk tidak ragu melakukan evaluasi jika pejabat yang terpilih tidak mampu memenuhi target.
“Kalau setelah dilantik tidak menunjukkan kinerja optimal, jangan dipertahankan. Segera evaluasi dan ganti dengan yang lebih mampu,” ujarnya.
Menurutnya, membiarkan pejabat yang justru menjadi “trouble maker” di posisi strategis hanya akan merusak citra kepemimpinan daerah.
“Ini bukan sekadar jabatan, tapi soal kepercayaan publik. Salah pilih orang, dampaknya ke mana-mana, termasuk ke reputasi kepala daerah,” tambahnya.
Baca juga: Kasus Ferrari Kuningan: Dugaan Intimidasi, Aliran Dana, dan Pencabutan Laporan Janggal Terungkap
Seleksi JPT ini dinilai bukan hanya soal rotasi jabatan, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi komitmen kepemimpinan daerah dalam membangun birokrasi profesional.
Dengan proses yang diklaim transparan dan objektif, publik kini menunggu apakah hasil akhirnya benar-benar mencerminkan semangat reformasi birokrasi, atau justru kembali terjebak dalam pola lama.
“Pada akhirnya, masyarakat akan menilai. Apakah ini benar merit system, atau hanya bungkus dari keputusan yang sudah ditentukan sejak awal,” pungkas Soejarwo.(ale)
