KUNINGANid – Baru sehari dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kuningan, Jumat (13/2/2026), Dr Carlan S.Pd., M.M.Pd langsung menyoroti persoalan mendasar dunia pendidikan di daerah. Ia secara tegas menyebut sistem yang terlalu bergantung pada APBD berpotensi membuat sektor pendidikan stagnan.
Menurut Carlan, masih banyak sekolah di Kabupaten Kuningan yang menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan ruang kelas, sarana prasarana yang kurang memadai, hingga kebutuhan tenaga pendidik.
“Persoalan di lapangan itu bukan satu dua. Sarana, ruang kelas, guru, semuanya harus dipetakan. Saya tidak mau bekerja tanpa data. Harus ada mapping dari A sampai Z,” tegasnya usai pelantikan.
Carlan menilai paradigma lama yang menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya penanggung jawab pendidikan harus diubah. Ia mengusung konsep pendidikan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, hingga keluarga.
“Kalau sistem pendidikan kita masih menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah, itu gagal. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, swasta, keluarga harus terlibat,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kepemimpinannya akan mendorong kolaborasi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan kekuatan fiskal daerah yang saat ini terbatas.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Carlan menegaskan akan memanfaatkan jejaringnya di tingkat provinsi dan kementerian untuk menarik program serta anggaran pusat ke Kuningan.
“Itu salah satu tugas saya setelah dilantik. Bagaimana jejaring ke kementerian dan provinsi bisa dimanfaatkan untuk membantu daerah yang memang kurang memadai dalam pembiayaan pendidikan,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan sektor pendidikan tidak tersendat akibat keterbatasan APBD.
Saat ditanya soal program prioritas, Carlan menyebut seluruh aspek pendidikan adalah prioritas. Namun, ia mengakui akan ada tahapan pelaksanaan.
“Semuanya prioritas. Hanya nanti ada titik 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nomor satu semua, tapi ada tahapan yang berbeda. Beri saya waktu untuk konsolidasi dan bekerja,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan partisipatif, Carlan menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh. Konsolidasi internal dan pemetaan kebutuhan riil di lapangan menjadi langkah awal sebelum kebijakan strategis dijalankan.
Publik kini menunggu, apakah gebrakan awal Kadisdikbud baru ini mampu menjawab persoalan klasik pendidikan di Kabupaten Kuningan atau justru terhambat realitas anggaran dan birokrasi.(ale)
